E-KTP, DPR Tolak Pemotongan Anggaran Dukcapil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). ANTARAA/Seno S.

    Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). ANTARAA/Seno S.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rambe Kamarulzaman mengklaim Parlemen Senayan akan menolak rencana pemerintah untuk memotong anggaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, parlemen akan memastikan program pendataan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tak terkendala akibat efisien anggaran.

    "Kalau dipotong juga, kapan mau selesai," kata Rambe saat dihubungi, Selasa, 13 September 2016. "Dukcapil perlu biaya besar untuk bisa jemput bola ke desa dan pelosok."

    Toh, Rambe mengklaim belum mengetahui dengan pasti nominal anggaran yang hendak dipangkas Kementerian Keuangan. Jika pemerintah berkukuh memotong anggaran Ditjen Dukcapil, menurut dia, Komisi Pemerintah akan meminta tak menyentuh alokasi program KTP elektronik dan memangkas sektor lainnya. "Kami sudah dapat informasi anggarannya mau dipotong. Kami akan tolak dalam pembahasan nanti," kata dia.

    Kemendagri memang telah memperpanjang batas akhir pendataan untuk KTP Elektronik yang seharusnya akhir bulan ini menjadi pertengahan 2017. Sejak 2011, Kemendagri belum juga merampungkan pendataan penduduk. Hingga saat ini, mereka baru berhasil memasukan data 163 juta atau 90 persen dari total jumlah penduduk dewasa di Indonesia.  

    Rambe menilai, lambatnya proses pendataan KTP Elektronik disebabkan pemerintah yang kurang proaktif. Selama ini, menurut dia, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menunggu masyarakat untuk datang ke kantor dan ikut proses pendataan. "Jangkauan pemerintah ke bawah sangat lemah. Harus turun ke desa dan pelosok memang repot, tapi itu tugas pemerintah untuk jemput bola," kata dia.

    Menurut Rambe, sebagian besar penduduk yang belum masuk dalam pendataan KTP elektronik adalah masyarakat yang tinggal di pelosok dan golongan tidak mampu. Hal ini menyebabkan, mereka kekurangan informasi dan akses utuk ikut dalam program pencatatan administrasi kependudukan secara elektronik. Pemerintah tak akan pernah menyelesaikan pendataan KTP elektronik jika tak 'menjemput bola' ke masyarakat kelompok tersebut.

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.