Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Korban Teror  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Tim Densus 88 Antiteror mengamankan tas berisi sebuah senjata laras panjang saat penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Batam, 5 Agustus 2016. Keenam terduga teroris tersebut diduga terkait dengan Bahrum Naim yang tergabung dalam ISIS. ANTARA/M N Kanwa

    Anggota Tim Densus 88 Antiteror mengamankan tas berisi sebuah senjata laras panjang saat penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Batam, 5 Agustus 2016. Keenam terduga teroris tersebut diduga terkait dengan Bahrum Naim yang tergabung dalam ISIS. ANTARA/M N Kanwa

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Aliansi Indonesia, Damai Hasibullah Satrawi, mengatakan pemerintah harus lebih memperhatikan korban terorisme. Dia menilai korban adalah martir negara.

    Pelaku teror tidak menyasar masyarakat. "Mereka tidak saling kenal," kata Hasibullah di Slipi, Jakarta, Sabtu, 10 September 2016.

    Pelaku dalam aksinya bertujuan untuk mencederai sistem dan menghancurkan negara. "Karena kelemahan dan keterbatasan mereka, rakyat lah yang jadi korban," katanya.

    Hasibullah menuturkan pemerintah lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memang sudah mulai memberikan perhatian.

    Namun, apa yang diberikan masih kurang untuk mencukupi kebutuhan. "Tidak ada kata lain, negara harus mengurus, mencukupi, memberdayakan, dan memberi obat bagi korban," katanya.

    Iswanto, salah seorang korban selamat bom Kuningan 2004, mengatakan dia mendapat bantuan dari pemerintah hanya pada tiga bulan pertama pasca-kejadian. Setelah itu, pengobatan dirinya ditanggung Kedutaan Besar Australia.

    Tidak hanya ditanggung, kini dia diberdayakan pula oleh pihak Kedubes. Iswanto saat kejadian merupakan petugas keamanan Kedubes yang tengah bertugas. "Sekarang, saya dipekerjakan sebagai staf Kedubes," katanya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara