Wali Kota Semarang Dorong PNS Gunakan Bright Gas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengisi tabung Bright Gas di depot Plumpang, Jakarta, 3 November 2015. Sejak diluncurkan minggu lalu Bright Gas 5.5 kg saat ini baru beredar 20% di pasaran dari target 70.000 tabung sampai dengan akhir tahun ini. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja mengisi tabung Bright Gas di depot Plumpang, Jakarta, 3 November 2015. Sejak diluncurkan minggu lalu Bright Gas 5.5 kg saat ini baru beredar 20% di pasaran dari target 70.000 tabung sampai dengan akhir tahun ini. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Semarang - Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendrar Prihadi, menggerakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar mempelopori penggunaan Bright Gas, salah satu produk bahan bakar dapur non-subsidi yang diproduksi PT Pertamina. “PNS sebagai pelopor penggunaan Bright Gas, agar tak pakai gas melon tiga kilo yang ditujukan untuk warga miskin,” kata Hendrar Prihadi, Senin, 29 Agustus 2016.

    Ajakan itu merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Pertamina area pemasaran Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya, mengurangi subsidi pengunaan gas elpiji ukuran tiga kilogram.

    Di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ada sekitar 17 ribu pegawai negeri yang dikategorikan tidak miskin sehingga mestinya tidak menggunakan gas bersubsidi. Menurut Hendrar, gaji para PNS itu sudah di atas upah minimum kota dan masuk kategori warga mampu. “Jadi hari ini kita arahkan untuk tidak menggunakan gas subsidi karena itu hak warga miskin," ujar Hendrar.

    General Manager Pertamina MOR IV, Kusnendar, menyatakan kerja sama kepeloporan menggunakan gas nonsubsidi bagi PNS itu bisa diikuti daerah lain. “Ini pionir, di kota lain belum ada," kata Kusnendar. Berdasarkan perhitungannya, jika pegawai negeri Kota Semarang beralih ke Bright Gas secara serentak akan mampu menekan pendistribusian elpiji subsidi sebesar 5-10 persen di wilayah Kota Semarang.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.