TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Padang memberlakukan sistem parkir meter atau smart parking system per 1 September 2016, guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Padang Dedi Henidal menyebutkan pemberlakukan sistem parkir meter untuk memudahkan pengaturan perparkiran dan menghindari kebocoran pendapatan daerah.
“Mulai 1 September ini diterapkan. Untuk tahap awal dimulai di tiga titik, Jalan Permindo, Jalan Niaga, dan Pondok,” katanya, Rabu (24 Agustus 2016).
Dia menuturkan parkir meter diterapkan untuk roda dua dengan tarif Rp2.000 pada jam pertama dan Rp1.000 per jam berikutnya, dan ditambah dengan premi asuransi Rp200 setiap kali masuk parkir.
Kemudian, untuk kendaraan roda empat dengan tarif Rp3.000 pada jam pertama dan Rp1.000 per jam berikutnya dengan premi Rp300 setiap kali masuk parkir. Nanti, imbuh Dedi, juru parkir akan menuntun penggunaan kartu di lokasi parkir. Sistem pengoperasian menggunakan nontunai atau e-ticket yang akan diedarkan kepada masyarakat.
Pengelola perparkiran akan memasang parkir meter di sejumlah lokasi dan masyarakat bisa membeli kartu di lokasi tersebut, seharga Rp20.000 dengan saldo Rp10.000, Rp30.000 untuk saldo Rp20.000, dan Rp60.000 untuk saldo Rp50.000. “Kartu bisa diisi ulang, tetapi hanya dapat digunakan untuk transaksi di alat parkir meter,” ujarnya.
Sebagai pengelola Pemkot Padang bekerjasama dengan PT Mas Arya Tunggal Abadi selama 15 tahun untuk pengelolaan sejumlah lokasi parkir di daerah itu. Ade Syofyan, Direktur Utama PT Mas Arya Tunggal Abadi mengatakan untuk tahap awal pihaknya memasang 43 parkir meter untuk sepeda motor, dan 32 parkir meter untuk roda empat dengan nilai investasi Rp3,6 miliar.
“Isi ulang saldo bagi pengguna, nanti dilakukan di tiap ruas jalan yang sudah dipasangi parkir meter,” katanya.
BISNIS.COM
