Ini Penyebab Ruhut Dicopot: Dari Ahok sampai HAM Monyet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menunjukkan kertas berisi pesan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2016. Dalam keterangannya, Partai Demokrat resmi mencopot Ruhut Sitompul dari posisi juru bicara dan selanjutnya tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh SBY. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menunjukkan kertas berisi pesan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2016. Dalam keterangannya, Partai Demokrat resmi mencopot Ruhut Sitompul dari posisi juru bicara dan selanjutnya tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh SBY. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dicopot dari jabatannya sebagai koordinator juru bicara partai. "Saudara Ruhut telah beberapa kali menerima peringatan," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari pada Senin, 22 Agustus 2016.

    Menurut Imelda, sanksi diberikan sebagai bagian dari mekanisme internal terhadap kader yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan garis partai.  Jadi, kata dia, bukan ujug-ujug ambil keputusan.

    Seorang juru bicara, ujar Imelda, seharusnya merepresentasikan sikap dan kebijakan partai yang sudah final. Misalnya sikap Partai Demokrat yang non-blok, pencalonan gubernur, dan lainnya.

    Imelda membenarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan sikap Ruhut Sitompul.  Kemarahan SBY terungkap dalam pesan pendek kepada Ruhut yang isinya demikian.

    1.Saya mengikuti dinamika perpolitikan dewasa ini dan saya nilai Saudara benar-benar tidak mengikuti kebijakan dan garis partai, terutama Ketum PD, karena pernyataan-pernyataan yang Saudara keluarkan tidak mencerminkan posisi PD dan garis saya selaku Ketum PD.

    2.Sudah cukup sering saya berikan peringatan terhadap pernyataan Saudara, tetapi tidak diindahkan. Terus terang ini sangat merugikan kepentingan PD ke depan.

    3.Melalui sistem yang berlaku di PD, saya mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk Saudara. Dan untuk sementara, saya menonaktifkan kedudukan Saudara sebagai koordinator jubir PD.

    4. Untuk diindahkan dan dilaksanakan.

    Setelah dicopot, kabarnya Ruhut meminta waktu bertemu dengan SBY. Pertemuan pada Senin siang, 22 Agustus 2016, itu dilakukan di satu tempat di pusat Jakarta.

    Setelah bertemu dengan SBY, Ruhut menggelar konferensi pers di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Menurut dia, SBY memberikan memo berisi beberapa tugas. SBY meminta Ruhut aktif dan kritis di Komisi Hukum DPR, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    Selain itu, SBY meminta Ruhut lebih aktif menjalankan tugas sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan di DPP Partai Demokrat.  Di DPR, Ruhut memang menjadi anggota Komisi Hukum.

    Tugas Ruhut tak hanya itu. SBY juga memintanya mengimplementasikan sikap politik Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang. "Kami berada di tengah. Kebijakan baik kami dukung. Sedangkan, apabila ada sesuatu, kami kritisi dengan solusi," ujarnya.

    SBY, kata Ruhut, memintanya memahami posisi Partai Demokrat dalam isu-isu politik yang sensitif. "Kalau ada apa-apa, langsung saja telepon," tutur Ruhut. "Biar enggak ada berita 'masuk angin' di luar seperti sekarang," ujar Ruhut, yang pernah menjadi pemain sinetron.  

    Ruhut tidak menjelaskan kasus apa yang memicu pencopotannya dari posisi jubir partai. Dia menuding hal ini terkait dengan penangkapan Putu Sudiartana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ia berujar pernyataannya dianggap selalu membela KPK. "Saya orang hukum, semua bicara berdasarkan hukum," ucapnya.

    Ia berkisah kerap mengatakan Putu, yang tertangkap tangan, harus dipecat. Alasannya, Partai Demokrat memiliki pakta integritas. "Siapa pun itu, mau ketua umum, saya, bendahara saya. Siapa pun," ujarnya.

    Rupanya ada kader Partai Demokrat yang protes dan mempermasalahkan sikapnya yang menyatakan Putu tertangkap tangan. Dua hari kemudian, pengurus Partai Demokrat menggelar jumpa pers terkait dengan kasus Putu tanpa mengundang Ruhut. "Dipimpin Pak Amir, saya tidak diundang karena statement yang keras itu," ucap Ruhut.

    Imelda Sari membantah pernyataan Ruhut. "Tidak ada korelasi dengan persoalan itu," katanya. Menurut dia, sikap Partai Demokrat tegas soal pemberantasan korupsi, termasuk terhadap kader yang diduga terlibat dalam praktek kotor itu.

    Menurut Imelda, banyak laporan yang masuk ke partai terhadap perilaku Ruhut yang tidak terpuji dan melanggar garis partai. Misalnya pernyataan Ruhut dalam rapat antara Komisi Hukum DPR dan Polri pada 20 April 2016.

    Dalam rapat itu, Ruhut menganggap apa yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 dalam kasus tewasnya terduga teroris Siyono tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). "Saya kecam yang katakan Densus melanggar HAM. HAM apa? Hak asasi monyet?" ucap Ruhut saat itu. Pria yang akrab disapa Poltak ini menambahkan, perlakuan Densus 88 sudah manusiawi.

    Pernyataan itu menuai kontroversi. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak melaporkan Ruhut ke Majelis Kehormatan DPR (MKD) karena diduga melanggar kode etik sebagai anggota DPR.

    Pada Senin, 22 Agustus 2016,  Majelis Kehormatan DPR menjatuhkan sanksi kepada Ruhut. "Sanksinya ringan," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding. "Diberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar menjaga sikap dan tindakan sebagai pejabat."

    Imelda menjelaskan, pelanggaran lain yang dilakukan Ruhut terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.

    Dalam banyak kesempatan, Ruhut terus terang mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Gubernur Jakarta periode 2017-2022. Dia juga membela Ahok, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jakarta, dari serangan lawan-lawan politiknya, termasuk mendukung kepada Teman Ahok.

    "Beberapa kali Saudara Ruhut membawa-bawa nama ketua umum," ucap Imelda. Padahal, ujarnya, belum ada keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan telah melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai lainnya untuk membicarakan soal pilkada 2017.

    Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli juga menghadiri rapat yang membahas Koalisi Kekeluargaan bersama pimpinan partai di Jakarta, antara lain PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKS.  Koalisi ini berencana mengusung seorang tokoh untuk melawan Ahok.

    "Bersilaturahmi itu boleh, berkumpul (koalisi) itu boleh," kata Hinca. Menurut dia, saat ini Partai Demokrat masih memiliki waktu untuk berkomunikasi politik sebelum menentukan nama calon untuk maju pada pilkada DKI 2017.

    "Waktunya masih panjang. Biar mereka bercakap-cakap dan bisik-bisik. Enggak mungkin langsung mengusung nama calon,"  kata Hinca kepada wartawan. Namun Ruhut sudah berkampanye untuk memenangkan Ahok.

    UWD | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.