Presiden Diminta Tunjuk Menteri ESDM yang Berintegritas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menganggap sosok berintegritas dan memiliki kepemimpinan sebagai sosok yang tepat mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Komaidi menganggap Presiden tak hanya mempertimbangkan keahlian belaka.

    "Karena itu, (penunjukan Arcandra Tahar) ini pembelajaran untuk kita. Keahlian iya, tapi untuk memimpin sektor ini perlu integritas dan kepemimpinan. Itu tidak bisa digantikan oleh layer di bawahnya," kata Komaidi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016.

    Menurut Komaidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak harus seorang ahli di sektornya. "Bukan jago di teknisnya, tetapi pandai memimpin,” kata dia. "Saya kira ada ribuan anak bangsa yang punya kemampuan seperti itu. Selain itu, jangan dibatasi kepentingan-kepentingan tertentu."

    Komaidi mengaku prihatin dengan komentar publik yang dia anggap menyepelekan masalah dwi-kewarganegaraan Arcandra. "Untuk mengelola sektor strategis, masalah ini menjadi kunci. Kalau masalah kewarganegaraan ditoleransi, saya mempertanyakan, di mana logika kita?"

    Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh menyatakan kepemimpinan sangat diperlukan Menteri Energi lantaran posisinya sekaligus merupakan Ketua Harian Dewan Energi Nasional. "Tidak hanya punya kompetensi, tetapi juga kewibawaan," katanya.

    Menurut Syamsir, integritas merupakan faktor kunci. "Berdasarkan diskusi kami di DEN, membaca aturan saja paling sedikit enam bulan. Jadi, Menteri ESDM harus paham betul birokrasi dan politik itu seperti apa," katanya.

    Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru dilantik selama 20 hari. Dia diberhentikan Presiden Joko Widodo karena memiliki dua kewarganegaraan, yakni Amerika Serikat dan Indonesia.

    Komaidi menilai, keputusan Jokowi perlu diapresiasi. Menurut dia, keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden. "Saya pribadi menilai, dengan kondisi yang kontraproduktif seperti ini, respons cepat Presiden perlu kita apresiasi," tuturnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.