Pilkada DKI: Risma dan Untung-Rugi Melawan Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    TEMPO.COJakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai akan mendapatkan keuntungan sekaligus kerugian jika maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satu keuntungan yang bakal didapatkan adalah popularitas Risma bakal naik tajam. “Pemilihan Gubernur Jakarta merupakan etalase nasional,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Zaenal Budiyono, Senin, 8 Agustus 2016. 

    Menurut Zaenal, popularitas Risma bisa terkerek karena calon yang dihadapi adalah inkumben Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam berbagai survei, popularitas Ahok masih di atas calon lain. Kesuksesan sebagai wali kota menjadi modal utama Risma. Masyarakat menilai Risma banyak melakukan perubahan. Bahkan Zaenal melihat peluang Risma tetap besar untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 jika dia gagal dalam pemilihan di Jakarta. “Popularitasnya semakin tinggi setelah di pilkada Jakarta,” ujarnya.

    BACA: Janji Risma Tetap Bertahan untuk Surabaya Ditagih

    Nama Risma terus menguat untuk diusulkan menjadi calon Gubernur DKI. Senin, 8 Agustus 2016, sebanyak tujuh partai tak keberatan Risma maju untuk melawan Ahok. Partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Sampai saat ini, Risma belum menyatakan akan maju dalam pilkada Jakarta.

    Namun Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan karier politik Risma di Jawa Timur bakal berakhir jika mengejar kursi DKI-1. Sebab, untuk mencalonkan diri, Risma harus mundur dari jabatan wali kota. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Risma tidak menyelesaikan masa jabatannya di Surabaya,” ujarnya.

    BACA: Pilkada DKI: Head to Head, Ahok Versus Siapa?

    Kerugian lain, menurut Yunarto, publik akan menilai Risma sama dengan politikus lain yang mengincar jabatan dan mengabaikan program kerja. Padahal program kerja Risma hingga 2021 adalah menyejahterakan warga Surabaya, mendorong anak-anak belajar agar menjadi tuan rumah di kotanya, dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur.

    Yunarto pesimistis, jika Risma menang dalam pemilihan Gubernur DKI, ia dapat menang dalam pemilihan presiden pada 2019. Sebab, pemilihan presiden yang akan datang berbeda dengan dua tahun lalu. Ketika Jokowi maju dalam pemilihan 2014, masyarakat membutuhkan pemimpin baru pengganti Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat selama dua periode. Apalagi, kata dia, saat ini ada calon inkumben, yakni Presiden Jokowi sendiri. “Seperti melawan SBY-Boediono pada 2009,” ucapnya.

    BACA: Pilgub DKI: Dukungan ke Risma Menguat, PDIP Bikin Kejutan?

    PDIP sendiri hingga saat ini belum memutuskan akan mencalonkan Risma, walaupun namanya di lingkup internal partai paling tinggi untuk pemilihan di Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan partainya masih melihat dukungan masyarakat. “Belum ada rapat final untuk pilkada Jakarta,” ujarnya.

    MOHAMMAD SYARRAFAH | LARISSA HUDA

    BACA JUGA
    Rio2016: Riau Ega Menang, Pemanah Nomor Satu Dunia Syok
    Heboh Mi Bikini: Terancam Bui, Inilah 'Dosa-dosa' Pertiwi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.