Kapolri Minta Polisi Dukung Program Tax Amnesty  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung M Prasetyo saat menghadiri acara pengarahan tax amnesty di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung M Prasetyo saat menghadiri acara pengarahan tax amnesty di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menekankan kepada seluruh kepala kepolisian daerah untuk melindungi petugas dan wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak (tax amnesty). Perlindungan ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait dan kantor wilayah pajak.

    Tito menyebutkan ia sudah menyampaikan penekanan tersebut kepada jajaran kepolisian. "Pertama, untuk mempelajari undang-undang. Kedua, bekerja sama dengan seluruh jajaran kanwil pajak dan otoritas pajak melindungi petugas pajak," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 29 Juli 2016.

    Dalam kesempatan itu, Tito menggelar konferensi video, yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh kepala polda, kepala kantor wilayah pajak, dan perwakilan Bank Indonesia di wilayah. Tito memerintahkan polisi tidak mempersulit serta dapat membantu petugas pajak membuat pelaporan yang tepat.

    Selain itu, jenderal bintang empat itu mengimbau polisi mampu memberi iklim positif bagi wajib pajak agar melaporkan atau mendeklarasikan harta yang dimilikinya. Tito bersama Menteri Keuangan mengatakan telah menjelaskan instrumen investasi untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

    Lebih lanjut, mantan Kepala Polda Metro Jaya itu menginstruksikan jajaran Polri tidak mengubah skema pengampunan yang diajukan wajib pajak. "Tiga pengecualian, (untuk) kasus teroris, perdagangan manusia, dan narkotik," tuturnya. Polisi juga dilarang membocorkan informasi wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak karena ada ancaman hukuman 5 tahun penjara.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.