TEMPO.CO, Bandung – Ambruknya sebagian atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Bandung, mengundang keprihatinan seniman. Selain berunjuk rasa dengan menggelar aksi budaya, Rabu, 20 Juli 2016, para seniman membuat petisi agar pemerintah daerah melindungi gedung-gedung seni dan budaya serta memperbaiki bangunan sejenis yang terbengkalai.
Robohnya sebagian atap gedung YPK pada Rabu, 13 Juli 2016, memicu aksi tersebut di gedung YPK, Jalan Naripan, Bandung, sejak Ahad, 17 Juli 2016. Gedung yang biasa dipakai untuk sejumlah kegiatan seni, seperti pameran seni rupa serta latihan menari, tersebut terakhir diperbaiki pada 2013. Adapun bagian atap yang roboh berada di belakang panggung gedung.
Seniman yang berunjuk rasa antara lain Tisna Sanjaya, Herry Dim, dan Matdon yang tergabung dalam Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat. Demonstrasi yang menghasilkan petisi dengan enam poin itu mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten melindungi dan melakukan konservasi gedung YPK sesuai dengan Undang-Undang tentang Bangunan Cagar Budaya.
Seniman juga menuntut dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan serta program Dinas Pariwisata dan Budaya sebagai wujud pelaksanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan, serta akuntabel.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau ulang surat keputusan tentang Dewan Kebudayaan Jawa Barat. Dewan yang bertugas dengan masa periode 2014-2019 itu juga dituntut mempertanggungjawabkan kinerjanya selama tiga tahun.
Selain itu, mereka meminta Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat membuka forum dialog dengan seniman dan budayawan. Aksi akan diteruskan jika pemerintah tidak menanggapi isi petisi tersebut.
Seniman teater, Iman Soleh, menuturkan robohnya atap gedung YPK mewakili kondisi gedung-gedung tempat seniman serta budayawan berkumpul yang terbengkalai dan tak diperbaiki di berbagai daerah. “Seperti di Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, gedung lama pada rusak atau dibangun tanpa perbaikan,” ucapnya kepada Tempo, Rabu, 20 Juli 2016. Dia pun mempertanyakan kerja dan program Dewan Kebudayaan Jawa Barat, yang diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah menjaga ruang seni dan budaya bagi publik.
Wakil Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat Asep Warlan Yusuf mengatakan pihaknya berencana mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat segera untuk menyikapi tuntutan seniman tersebut. Dia mengakui, Dewan selama ini berfokus pada kajian budaya, seperti pelestarian dan transformasi budaya.
“Sementara ini belum bicara sarana fisik untuk kepentingan budayawan dan seniman karena pemerintah daerah yang memperbaiki gedung-gedung yang tidak layak. Kami tidak bisa mengeksekusi,” ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, itu.
ANWAR SISWADI
