Aher Larang PNS Mainkan Game Pokemon GO  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pokemon Go drone. masable.com

    Pokemon Go drone. masable.com

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melarang orang-orang mencari monster Pokemon di kantornya, Gedung Sate, Kota Bandung. “Janganlah, udah jadi masalah sosial di mana-mana,” katanya di Bandung, Rabu, 20 Juli 2016.

    Aher, panggilan Ahmad Heryawan, juga meminta pegawai pemerintah provinsi tidak main Pokemon GO saat jam kerja. “Pokoknya kalau sampai ada PNS Jawa Barat yang main Pokemon, berarti pekerjaannya perlu dipersoalkan. Lu kerja enggak?”

    Dia mempertanyakan pegawai yang masih sempat bermain game itu. “Ini kan hanya melanda pegawai-pegawai yang kurang kerjaan, gitu kan. Sekarang masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ya bergegas saja, cari pekerjaan melayani publik dengan baik, enggak ada kesempatan untuk main Pokemon.”

    Aher mengatakan mungkin ada waktu luang yang membuat seseorang bisa bermain game itu.   Jika waktunya dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas positif, PNS tidak akan sempat bermain Pokemon GO. “Jangan biarkan hidup kita kosong. Jangan biarkan kehidupan kita ada ruang kosong. Ada ruang kosong, Pokemon masuk.”

    Dia mengaku sempat bertanya-tanya soal permainan Pokemon GO yang menghebohkan sejumlah kalangan ini. “Pokemon, kumaha euy? Enggak kenal. Orang kita sibuk banget ngatur waktu tidur kurang, segala macam sudah enggak cukup. Boro-boro main,” kata Aher.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan permainan Pokemon GO bisa menibulkan masalah apabila tidak diawasi dengan ketat. Pihaknya pun tengah mengamati perkembangan permainan itu.

    Luhut berujar, Pokemon GO bisa menjadi permainan yang akan membahayakan keamanan Indonesia. Misalnya, kata dia, ada kepentingan tertentu di balik permainan itu. “Sekarang kami sedang amati karena, menurut saya, sudah sampai begitu,” ujar Luhut di kantornya, Rabu, 20 Juli 2016.


    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.