Kasus Vaksin Palsu, Ketum IDI: Ada Dalang di Baliknya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban dugaan pemberian vaksin palsu menaiki meja saat meminta pertanggungjawaban di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Keluarga korban dugaan pemberian vaksin palsu menaiki meja saat meminta pertanggungjawaban di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis mengatakan ada dalang di balik kasus vaksin untuk menyudutkan para dokter.

    "Kami juga bertanya-tanya, siapa aktor intelektual yang membuat grand design seperti ini," kata Ilham dalam konferensi pers yang diselenggarakan IDI, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, di Jakarta, Senin, 18 Juli 2016.

    Ilham Marsis mengatakan jangan sampai kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dokter Indonesia menurun akibat kasus ini. "Jangan sampai hilang kepercayaan masyarakat kepada dokter-dokter Indonesia dan rumah sakit di Indonesia," ujarnya.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan menyikapi perbuatan anarkistis yang diterima oleh para dokter dan penyedia fasilitas kesehatan lainnya. Sebelumnya, telah terjadi tindakan kekerasan dan anarkistis terhadap RS Harapan Bunda Jakarta Timur pada 15 Juli 2016, kemudian disusul pada 16 Juli 2016 di RS Mutiara Bunda Ciledug dan RS Santa Elisabeth Bekasi.

    Menurut Marsis, kasus ini harus diselesaikan dari hulu hingga hilir. "Jangan hanya dokter atau petugas medis saja yang ditangkap, tapi juga aktor di belakang ini," ujarnya.

    Sekjen Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi mengatakan IDI tidak ingin mencampuri urusan politik di pemerintahan, tapi dia meminta perlindungan kepada pemerintah untuk para dokter yang bertugas. "Kami meminta perlindungan, sebagai dokter di negara sendiri," ujarnya.

    Adib menanggapi keterkaitan para dokter yang terlibat dalam kasus vaksin palsu ini. "Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap dokter-dokter, kalau terbukti, akan kami beri sanksi organisasi," ujarnya.

    CHITRA PARAMAESTI | ZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.