Mudik Lebaran, Kalla Minta Maaf Tol Macet Parah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato dalam pembukaan BOAO Forum for Asia di Boao, Tiongkok.TEMPO/Istman

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato dalam pembukaan BOAO Forum for Asia di Boao, Tiongkok.TEMPO/Istman

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pada rapat kabinet persiapan Lebaran 2016 lalu, sebenarnya ada sejumlah opsi solusi untuk mengatasi kemacetan arus mudik. Namun, dari opsi tersebut, optimalisasi penggunaan jalan tol yang menjadi pilihan. "Semua orang terlalu yakin jalan tol bisa bantu. Ternyata semua berpikir sama. Terjadilah musibah ini," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa, 12 Juli 2016.

    Kalla menyebutkan sejumlah opsi lain untuk mencegah macet saat mudik yang sempat muncul pada rapat itu antara lain mempercepat waktu liburan, membebaskan biaya jalan tol, penjualan karcis jalan tol di minimarket, dan penerapan pelat nomor ganjil-genap.

    Ke depan, Kalla menyatakan, rekayasa lalu lintas harus dimaksimalkan. Kalla menilai penerapan pelat nomor ganjil-genap bisa saja diterapkan tahun depan. 

    JK menyesalkan terjadinya kemacetan parah di ruas jalan tol. Ia pun meminta maaf bila layanan mudik belum berjalan maksimal. Ke depan, ia menyebut, arus mudik akan selalu menemui hambatan selama ketersediaan infrastruktur tidak mengimbangi permintaan moda transportasi yang lebih besar.

    Ia memperkirakan saat ini masyarakat yang sudah mampu membeli mobil akan mengandalkan jalan tol. Menurut Kalla, bertambahnya ruas jalan tol ikut mendorong animo masyarakat untuk memiliki mobil.

    Lebih lanjut, Kalla mengatakan semua pihak bertanggung jawab atas kemacetan yang terjadi selama arus mudik. Ia tidak mau kesalahan dan tanggung jawab hanya ada di satu kementerian saja. "Tidak bisa disalahkan satu orang saja," ujarnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.