Tokoh Nasional Banjiri Rumah Duka Husni Kamil Manik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa melayat ke rumah duka Ketua KPU Husni Kamil Manik di Pejaten, Jakarta, 8 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa melayat ke rumah duka Ketua KPU Husni Kamil Manik di Pejaten, Jakarta, 8 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh nasional tampak membanjiri rumah duka Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik yang meninggal dunia tadi malam sekitar pukul 21.07 WI B di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kakak kandung Husni, Muhammad Arfanuddin Manik, mengatakan Husni wafat karena diabetes dan infeksi abses.

    Jenazah disemayamkan di rumah duka jalan Siaga Raya, Pejaten, Jakarta Selatan. Sejak pagi hingga siang, berbagai tokoh nasional datang melayat.

    Tampak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ustad Yusuf Mansur, hingga mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Dia sosok yang muda dan tenang dalam keadaan apapun," kata Hatta Rajasa di kediaman Husni, Jakarta, Jumat, 8 Juli 2016.

    "Hubungan kami dengan KPU baik, kami bermitra dalam pengamanan Pemilu," ucap Jenderal Badrodin Haiti.

    Di depan rumah Husni pun berjejer puluhan karangan buka ungkapan bela sungkawa dari para tokoh. Seperti Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan lainnya.

    Rencananya, Husni akan disalatkan di Masjid Al Furqon Kompleks Polri, Pejaten setelah salat Jumat. Setelah itu, Husni akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut sekitar pukul 13.00 WIB.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.