Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menguji konsekuensi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam persidangan sengketa informasi. Sidang sengketa informasi publik  itu rencananya bakal diselenggarakan pada pekan depan, 13 Maret 2024.

"Bagi termohon nanti untuk membawa uji konsekuensi. Nah, kemudian dokumennya itu bisa dibawa, terkait dengan pengecualian informasinya. Nanti kita akan sidang cepat, mudah-mudahan waktunya keburu," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Syawaludin di kawasan Petojo Selatan, Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya, Majelis Komisioner KIP menyelenggarakan persidangan perdana sengketa informasi untuk membahas tiga register sengketa informasi yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) sebagai pelapor kepada KPU RI sebagai terlapor pada Selasa, 5 Maret lalu.

Dalam sidang itu, pelapor memohon informasi dengan nomor register 001/KIP-PSIP/II/2024, yang meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisahkan koma (CSV) harian.

Sementara itu, Staf KPU RI Andi menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhumas) maupun Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI terkait pemenuhan informasi nomor register 001 tersebut.

"Kami mencoba mengkoordinasikan dengan Kepala Biro Parhumas maupun Kepala Pusat Data dan Informasi, dan yang bersangkutan juga menyampaikan berkaitan dengan angka-angka tersebut perlu juga menyampaikan kepada pimpinan tinggi kami," kata Andi.

Berikutnya, terhadap permohonan informasi dengan nomor register 002/KIP-PSIP/II/2024, ia mengatakan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.

Adapun permohonan nomor register 002 itu meminta informasi rincian infrastruktur teknologi informasi KPU terkait Pemilu 2024, meliputi topologi, server-server fisik, server-server cloud (penyimpanan awan) dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, hingga rincian alat-alat keamanan siber.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, meminta rincian layanan-layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan layanan cloud dan kontrak antara KPU RI atau perwakilannya dengan Alibaba Cloud.

"Kami sampaikan bahwa terkait permintaan data dari pemohon belum dapat kami berikan karena data-data tersebut termasuk ke dalam data yang dikecualikan, dan bersifat rahasia sesuai dengan dokumen kebijakan manual kendali keamanan informasi publik KPU dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik)," ujarnya.

Ia menjelaskan sampai saat ini proses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih berjalan, dan sedang digunakan. Namun demikian, lanjut dia, apabila data-data yang bersifat rahasia tersebut terpublikasi, maka akan mengganggu proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing tingkatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Terakhir, permohonan informasi dengan nomor register 003/KIP-PSIP/II/2024, yang meminta informasi data daftar pemilih tetap (DPT) dan data hasil pemilu yang meliputi suara total, suara sah, suara tidak sah secara mentah dan lengkap untuk pilpres, pileg, maupun pilkada sejak 1999 sampai dengan tahun 2024.

Ia mengatakan bahwa KPU RI telah memberikan data yang diminta, kecuali pilkada. Akan tetapi, pemohon mengaku data yang diberikan oleh KPU RI yang berupa file .pdf tidak berguna untuk melakukan analisis statistik.

Menurut pemohon, data mentah berupa angka elektronik yang berbentuk file .csv justru lebih membantu.

Pilihan editor: KPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

17 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

1 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

2 hari lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

2 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.