Tolak Parsel, Rumah Menteri Yuddy Dipasangi Stiker  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melarang semua pegawai negeri sipil menerima tunjangan hari raya ataupun parsel dari pihak lain. Yuddy pun memasang stiker di rumahnya yang bertuliskan bahwa dia tidak menerima segala bentuk bingkisan Lebaran.

    "Stiker ini dipasang sebagai bentuk kesungguhan saya sebagai menteri yang membidangi aparatur sipil negara untuk tidak menerima parsel atau bingkisan Lebaran," kata Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Juli 2016.

    Dalam stiker yang telah dipasang di rumah Yuddy sejak tiga hari lalu tersebut tertulis kalimat, "Mohon Maaf Tidak Menerima Parsel/Bingkisan Lebaran dalam Bentuk Apa pun," yang disertai dengan gambar PNS yang menolak menerima kado. Menurut Yuddy, stiker tersebut dapat efektif untuk mencegah tindakan suap-menyuap antara PNS dan pihak-pihak tertentu.

    Selain itu, penjaga keamanan di rumah Yuddy selalu menolak jika menerima kiriman bingkisan untuk Yuddy. Hal itu sesuai dengan instruksi yang diberikan Yuddy kepada para penjaga keamanan yang setiap harinya berjaga di kediamannya

    Sebelumnya, Yuddy mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, kepala lembaga negara, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota untuk tidak menerima THR ataupun hadiah dalam bentuk apa pun.

    Yuddy mengeluarkan larangan tersebut karena PNS serta anggota TNI dan Polri telah bersumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, terdapat peraturan yang melarang PNS serta anggota TNI dan Polri menerima gratifikasi.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.