Purwakarta Siapkan Rp 400 Miliar untuk Rumah Orang Miskin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kanan), menyampaikan kuliah umum rutin di Sekolah Idiologi di Balai Citra Resmi Pemkab Purwakarta, 31 Maret 2016. TEMPO/Nanang Sutisna

    Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kanan), menyampaikan kuliah umum rutin di Sekolah Idiologi di Balai Citra Resmi Pemkab Purwakarta, 31 Maret 2016. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.CO, Purwakarta – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan merombak semua rumah tidak layak huni (rutilahu) warga.

    Dana sebesar Rp 400 miliar disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta. "Saya targetkan seluruhnya selesai 2017," ucap Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, kepada Tempo, Rabu, 16 Juni 2016.

    Dia mengatakan dana perombakan rutilahu yang diterima dari pemerintah pusat hanya Rp 7,5 juta per rumah. Padahal untuk membangun sebuah rumah kecil layak huni dan sehat plus MCK diperlukan dana minimal Rp 20 juta. Sisa dananya ditambal dari APBD yang disalurkan melalui alokasi bantuan keuangan desa.

    Menurut Dedi, program itu merupakan utang kampanyenya saat pilkada lalu.

    "Makanya, sebelum jabatan saya berakhir, program ini harus sudah tuntas, supaya saya tidak punya utang kepada rakyat dan Tuhan," ujarnya.

    Untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, bupati yang gandrung dengan pakaian khas Sunda berupa pangsi lengkap dengan ikat kepalanya itu mengaku ketiganya sudah selesai dikerjakan. Saat ini pemda sedang melakukan program perawatannya.

    Menurut Dedi, dana Rp 400 miliar ini juga akan digunakan untuk membantu warga miskin yang punya tanah tapi tak mampu mengurus sertifikat. Mereka tidak hidup di atas lahan yang berstatus ilegal.

    Mak Entin, pemilik rutilahu di Kecamatan Pasawahan, mengaku merasa senang rumahnya yang kecil dan sudah reot itu akan dirombak menjadi rumah yang layak huni. "Alhamdulillah, nanti jadi bisa hidup lebih enak dan sehat," tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

    Menurut dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Firman Manan, kepala daerah memang tidak boleh terjebak melakukan program “mercusuar", yang bertujuan sekadar membangun citra dan popularitas.

    Menurut Firman, tugas negara adalah memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Saya kira program itu adalah satu di antaranya. Pemimpin itu tidak boleh terjebak dalam program ‘mercusuar’ untuk gagah-gagahan saja," katanya.

    NANANG SUTISNA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.