Jokowi-JK Hadiri Buka Puasa Bersama Partai NasDem

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri buka puasa bersama di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem di Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016.

    Acara yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB ini dihadiri fungsionaris Partai NasDem serta beberapa menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan. Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.

    Kalla tiba di lokasi sekitar pukul 17.30. Sepuluh menit berikutnya, Jokowi tiba. Kedatangan keduanya disambut Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

    Hasyim Muzadi dalam ceramah singkatnya mengajak hadirin untuk mendoakan Jokowi-JK dalam memimpin pemerintahan. "Mari doakan Presiden kita mudah-mudahan selalu kuat mengemban amanat dalam memimpin Republik Indonesia," kata Hasyim.

    Indonesia, kata Hasyim, berada dalam perubahan yang membutuhkan doa dan pertolongan Allah. "Kita juga doakan Pak JK agar selalu bersama-sama dengan Pak Jokowi dalam mengemban amanah," kata Hasyim.

    Ketua Bidang Agama DPP NasDem, Hasan Aminuddin, mengatakan panitia mengundang 700 anak yatim piatu. "Kami sadar, mengundang 700 anak yatim-piatu ini tidak mengubah wajah bangsa ini. Tapi kami yakin doa anak yatim bisa mengubah," kata Hasan.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.