Menkominfo Telah Blokir 750 Ribu Situs Pornografi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kominfo Rudiantara, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 15 Maret 2016. Peninjauan ini terkait protes industri transportasi konvensional. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, sejak 2015 hingga akhir April 2016, kementeriannya telah memblokir sebanyak 754.439 situs porno. Menurut dia, sebagian besar situs-situs porno yang diblokir adalah situs yang berasal dari luar negeri.

    "Karena pornografi adalah satu industri tersendiri di dunia sana. Kalau dari Indonesia ada, tapi bukan dari situs, kebanyakan dari YouTube," kata Rudiantara saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Mei 2016.

    Selain memblokir situs-situs pornografi, Rudiantara mengatakan, pihaknya telah memblokir konten-konten negatif yang ada di media sosial, seperti Twitter, Facebook, serta platform video seperti YouTube. Dia pun tengah menyiapkan white list untuk mencegah munculnya situs-situs porno di kemudian hari.

    "Istilah saya, itu menyelesaikan masalah di hilir. Kalau nutup mulu, capek kan. Karena apa? Kami blok 10 situs, muncul 20. Blok 50, muncul 100. Padahal yang melakukan blocking itu mesin, bukan orang. Jadi, sekarang kami berpikir bagaimana membuat orang sehat," ujarnya.

    Menurut Rudiantara, program white list tersebut sudah disiapkan sejak tahun lalu. "Sudah di-launching oleh Presiden (Joko Widodo) di Istana Bogor," katanya. Namun, hingga kini, menurut Rudiantara, baru sekitar 153 ribu situs yang termasuk ke white list tersebut.

    Situs-situs yang masuk ke white list itu, kata Rudiantara, merupakan situs yang berorientasi ke pendidikan. "Kalau mau akses, yang ini saja. Kontennya lebih ke pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun nonformal, termasuk pesantren," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.