Massa Antikomunis Tolak Hasil Simposium Membedah Tragedi 65

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dari berbagai ormas, termasuk FPI, berunjuk rasa dan membakar bendera PKI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, 28 April 2016. Mereka menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas peristiwa 30 September 1965. TEMPO/ARTIKA

    Massa yang tergabung dari berbagai ormas, termasuk FPI, berunjuk rasa dan membakar bendera PKI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, 28 April 2016. Mereka menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas peristiwa 30 September 1965. TEMPO/ARTIKA

    TEMPO.CO, Surabaya - Massa gabungan berbagai organisasi masyarakat di Jawa Timur berunjuk rasa menolak kebangkitan ideologi komunisme di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 28 April 2016. Mereka mereaksi keras diselenggarakannya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta pada 18-19 April lalu.

    Pengunjuk rasa terdiri dari Front Pancasila, Forum Madura Bersatu, Muhammadiyah, Pelajar Islam Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Laskar Sapi Jagat, Gerakan Nasional Patriot Indoensia, Center for Indonesian Community Studies, serta Front Pembela Islam.

    Namun dari semua elemen, massa FPI terlihat paling banyak. Mereka datang menggunakan dua truk, dua bus, dan lima minibus. "Kami siap berada di barisan terdepan melawan PKI. Kita tolak bangkitnya komunisme di Indonesia," kata salah satu orator.

    Di tengah unjuk rasa, mereka membakar dua bendera merah bergambar palu dan arit, simbol komunisme. "Ganyang PKI," seru massa sambil mengumandangkan takbir.

    Direktur Center for Indonesian Community Studies Arukat Djaswadi sekaligus tokoh yang dituakan dalam unjukrasa tersebut mengatakan bahwa  PKI bukan korban, tapi pelaku kudeta 1965. Menurutnya, partai berlambang palu dan sabit itu melakukan makar dengan membubarkan kabinet Gotong Royong pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. "Salah besar kalau ada yang mengatakan PKI sebagai korban," ujar dia.

    Arukat menolak segala bentuk pemahaman bahwa pelanggaran HAM pada 1965 dilakukan oleh negara. Dia juga menolak mengakui bahwa PKI sebagai korban. "Karena dengan mengakui itu semua mereka punya legitimasi untuk menghidupkan kembali PKI."

    Arukat meminta Presiden Joko Widodo agar tak perlu meminta maaf atas peristiwa tersebut. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, katanya, Jokowi diminta tidak membuka celah atas bangkitnya PKI. "Karena dapat mengancam keutuhan Pancasila dan NKRI," kata Arukat. "Siapapun yang menghidupkan PKI, akan berhadapan dengan rakyat."

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.