Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin, 4 September 2017. Dalam pertemuan itu, Lenis membicarakan tentang keamanan Papua.

    "Papua ini kan bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Papua aman berarti Indonesia juga aman. Kalau Indonesia aman berarti Papua juga aman," katanya, Senin, 4 September 2017.

    Lenis berharap pembangunan di Papua harus setara seperti di Pulau Jawa. Sebagai Staf Khusus Presiden, dia pun mengaku perlu masukan agar tidak ada perbedaan antara Jawa dan Papua.

    Dia tidak ingin terjadi masalah di Papua seperti selama ini. Untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua, Lenis menambahkan, harus dilakukan dengan pendekatan rohani dan adat. Baginya, karakter masyarakat di Papua berbeda. Karena itu, pendekatan dilakukan dengan hati.

    "Saya sedang usulkan para aparat di Papua harus dilatih dengan pendekatan adat. Pendekatan adat juga dengan hati," ujarnya.

    Lenis mengatakan menjelang tahun pemilihan kepala daerah, pemerintah Papua akan berkoordinasi. Dia menambahkan, koordinasi ini adalah pesan dari Wiranto.

    "Menteri Koordinator (Wiranto) minta peningkatan menjelang pilkada di Papua. Kami koordinasikan untuk keamanan di sana. Kami mau angkat konsep pendekatan adat seperti yang saya sampaikan," ucapnya.

    SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.