Mahkamah Partai Desak Muktamar PPP Digelar April 2016  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Mahkamah Partai dan Senior PPP memberikan pernyataan mendorong islah PPP melalui muktamar, di Jakarta, 27 Maret 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Anggota Mahkamah Partai dan Senior PPP memberikan pernyataan mendorong islah PPP melalui muktamar, di Jakarta, 27 Maret 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, Bachtiar Chamsyah, mendesak muktamar segera digelar paling lambat April 2016. "Bagi kami, salah satu cara menyelesaikan silang pendapat adalah dengan menggelar muktamar," kata Bachtiar di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Ahad, 27 Maret 2016.

    Menurut dia, penyelenggaraan muktamar sudah mendesak karena PPP harus bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah dan verifikasi partai untuk persiapan pemilu. Politikus PPP tersebut berujar, muktamar merupakan salah satu cara menyelesaikan konflik dualisme partai.

    Desakan adanya muktamar ini, ujar dia, didapat setelah berdiskusi dengan Djan Faridz dan Suryadharma Ali. Setelah itu, ia merasa perlu menyamakan pandangan para senior untuk menyelesaikan perselisihan partai. Menurut dia, yang mempunyai legalitas menggelar muktamar adalah DPP hasil Muktamar Bandung. "Landasan hukumnya kembali ke kepengurusan Muktamar Bandung," tuturnya.

    Dia meminta kepanitiaan muktamar nanti melibatkan dua kubu yang berseteru, yakni pengurus hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy dan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. "Jangan hanya Surabaya saja. Kepanitiaan harus mencerminkan semua pihak," katanya.

    Dia menjamin muktamar bisa berlangsung dengan baik jika kedua kubu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta menjaga kepengurusan yang mewakili semua kekuatan yang ada di PPP. "Kalau ini tidak selesai, PPP akan jadi ormas. Islah ini bisa terwujud dengan muktamar," ucapnya.

    ARKHELAUS W.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.