Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Itu Deparpolisasi? Ini Penjelasannya

Editor

Anton Septian

image-gnews
Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari Lembaga Opini Masyarakat Populi Center, Tommi Legowo, menjelaskan istilah deparpolisiasi yang mencuat sejak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju ke pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.

"Deparpolisasi adalah upaya disengaja atau tidak disengaja mengurangi, atau bahkan menihilkan peran partai politik dalam demokrasi," ujar Tommi dalam diskusi publik bertajuk "Deparpolisasi; Koreksi atau Sanksi Politik?" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Maret 2016.

Tommi menuturkan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi. Sehingga dalam konteks demokrasi, menihilkan peran parpol berarti melemahkan demokrasi. "Di era Orde Baru, deparpolisasi dilakukan berbeda, yaitu lewat penyederhanaan parpol. Saat itu jumlah parpol dibatas menjadi tiga saja," ujar Tommi.

BACA:

Yusril dan Adhyaksa Berjanji Tak Akan Mainkan Isu SARA
Saran untuk Partai Politik Supaya Ahok Tak Menangi Pilgub DKI
Ahok Bakal Rugi karena Tidak Mau Maju Lewat Partai? 
Ahok Maju Lewat Jalur Independen, Luhut: Itu Bukan Deparpolisasi 

Istilah deparpolisasi yang heboh diperbincangkan akhir-akhir ini, menurut Tommi, muncul karena Ahok yang memutuskan ikut Pilkada 2017 secara independen dianggap sebagai saingan parpol yang dominan dalam Pilkada. "Jalan Ahok yang tadinya lewat parpol, sekarang jadi perorangan. Parpol jadi ada saingannya, peran parpol dianggap agak berkurang," kata Tommi.

Kata Tommi, setiap parpol memiliki prinsip loyalitas. "Kalau loyalitas semakin hilang, parpol hilang," ujarnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiarti mengatakan ada sejarah panjang terkait regulasi pemilihan kepala daerah yang memperolehkan calon menempuh jalur independen. "Dulu ada anggota DPRD di Nusa Tenggara Barat yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang mengatur tata cara pencalonan pilkada. Uji materi itu dikabulkan," kata Ida.

Ida melanjutkan, uji materi tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena mengedepankan asas keadilan dan norma. "Sehingga jalur perseorangan (independen) dimulai sejak pilkada tahun 2008, sudah legal dan ada payung hukumnya, " kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA:

Isu Deparpolisasi Muncul, Partai Demokrat Sebut PDIP Panik 
Bupati Dedi Soal Ahok: Bukan Deparpolisasi, Melainkan Otokriti
Alasan Sesungguhnya Ahok Pilih Jalur Independen, Bukan PDIP
Ahok Ternyata Sempat Ajak Bupati Ini Jadi Wakilnya di Pilgub

Namun, bila terjadi pelanggaran politik, sanksi yang diterima calon pemimpin yang maju lewat jalur independen maupun yang diusung partai tak akan berbeda. "Kalau ada money politics, biasanya calon yang bersangkutan kena sanksi, parpol yang mengusungnya juga. Independen juga akan sama, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana," ujarnya.

Sanksi administrasi, kata Ida, saat ini yang terberat adalah berupa diskualifikasi pasangan calon yang maju dalam pilkada.

Ahok memilih jalur independen dan menggandeng Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur. Ahok, yang semula tetap ingin bersama Djarot Saiful Hidayat, memilih meninggalkan kader PDI Perjuangan itu.

Kondisi ini kabarnya sempat menjadi perhatian Ketua Umum PDIP Megawati. Seperti yang disampaikan politikus partai tersebut, Prasetio Edi Marsudi yang bertemu dengan Megawati pada Senin malam, 7 Maret 2016, di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng. PDIP membahas masalah deparpolisasi.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Megawati Tak Mau Pakai Gawai untuk Hindari Penyadapan, Ahok: Komunikasi Lewat Sekjen

5 hari lalu

Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, saat memberi kuliah umum di Hari Ulang Tahun ke-300 Universitas Saint Petersburg, Rusia, pada Senin, 16 September 2024. Megawati menyampaikan kuliah bertema Tantangan Geopolitik dan Pancasila sebagai Jalan Tata Dunia Baru kepada mahasiswa di universitas tersebut. Foto: Humas PDIP
Megawati Tak Mau Pakai Gawai untuk Hindari Penyadapan, Ahok: Komunikasi Lewat Sekjen

Megawati mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki handphone. Dia mengklaim menjadi orang yang paling rawan disadap di Indonesia saat ini.


Prabowo Pilih Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Pernah Jadi Tersangka KPK Lalu Maju Praperadilan dan Dibebaskan, Apa Kasusnya?

11 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo Pilih Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Pernah Jadi Tersangka KPK Lalu Maju Praperadilan dan Dibebaskan, Apa Kasusnya?

Setelah 9 bulan tidak terlibat di dunia politik, Eddy Hiariej dilantik Prabowo sebagai Wakil Menteri Hukum periode 2024-2029. Pernah tersangka KPK.


Rekam Jejak Veronica Tan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12 hari lalu

Veronica Tan didampingi putra pertamanya, Nicholas Sean (kedua dari kiri) saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Senin, 21 Oktober 2024. Foto: Instagram@veronicatan_official
Rekam Jejak Veronica Tan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Veronica Tan banyak berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti sebagai inisiator RPTRA, hingga mendirikan Ibu Rusun.


Tokoh Aksi 212 Haikal Hassan Termasuk Calon Menteri atau Wamen Prabowo, Ini Rekam Jejaknya

15 hari lalu

Haikal Hassan. Instagram
Tokoh Aksi 212 Haikal Hassan Termasuk Calon Menteri atau Wamen Prabowo, Ini Rekam Jejaknya

Berikut profil Haikal Hassan, kandidat menteri atau wakil menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto. Berikut rekam jejak tokoh aksi 212 ini.


Sosok Kontroversial Haikal Hassan, Salah Seorang yang Bersiap Jadi Menteri Prabowo

15 hari lalu

Haikal Hassan. Instagram
Sosok Kontroversial Haikal Hassan, Salah Seorang yang Bersiap Jadi Menteri Prabowo

Haikal Hassan menjadi salah seorang yang dipanggil Prabowo di Kertanegara, lalu. Ini profil dan beragam kontroversi di sekitar dirinya.


Empat Calon Menteri Perempuan yang Dipanggil Prabowo dari Sri Mulyani hingga Veronica Tan

18 hari lalu

Veronica Tan. Foto: Instagram/@veronicatan_official.
Empat Calon Menteri Perempuan yang Dipanggil Prabowo dari Sri Mulyani hingga Veronica Tan

Di antara 49 tokoh menteri dan calon menteri yang hadir ke kediaman Prabowo, terdapat beberapa tokoh perempuan, dari Sri Mulyani hingga Veronica Tan.


Nama Veronica Tan Mencuri Perhatian, Mantan Istri Ahok Disebut Masuk Kabinet Prabowo

18 hari lalu

Mantan istri Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA/Aprillio Akbar
Nama Veronica Tan Mencuri Perhatian, Mantan Istri Ahok Disebut Masuk Kabinet Prabowo

Veronica Tan diisukan menjadi calon menteri PPPA di kabinet Prabowo. Namanya nyaris tak terdeteksi dalam pemilihan calon menteri.


Profil Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Bakal Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

19 hari lalu

Mantan istri Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA/Aprillio Akbar
Profil Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Bakal Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Veronica Tan ikut dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto, Senin kemarin. Mantan istri Ahok itu disebut-sebut bakal jadi Menteri PPA.


Ridwan Kamil-Suswono Lanjutkan Magrib Mengaji, Janjikan Agama Lain Dapat Program Setara

25 hari lalu

Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil setelah debat pertama Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. ANTARA/Siti Nurhaliza
Ridwan Kamil-Suswono Lanjutkan Magrib Mengaji, Janjikan Agama Lain Dapat Program Setara

Ridwan Kamil-Suswono menegaskan akan melayani warga dengan adil jika memenangi Pilgub Jakarta 2024.


Deklarasi Dukungan ke Pramono-Rano, Ahok Sebut Paslon Lain Berbahaya

29 hari lalu

Mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menghadiri agenda 'Deklarasi 2000 Ahokers kepada Mas Pram dan Bang Doel', di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Deklarasi Dukungan ke Pramono-Rano, Ahok Sebut Paslon Lain Berbahaya

Ahok dan simpatisannya menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno untuk melaju di Pilkada Jakarta 2024.