Jaksa Agung: Kalau Merasa Tidak Salah, Hary Tanoe Datang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hary Tanoesoedibjo, didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea keluar ruangan usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Dalam pesan Hary Tanoesoedibjo kepada Yulianto berisikan penyesalan Hary atas terseret namanya dalam kasus dugaan korupsi PT Mobile 8. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Hary Tanoesoedibjo, didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea keluar ruangan usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Dalam pesan Hary Tanoesoedibjo kepada Yulianto berisikan penyesalan Hary atas terseret namanya dalam kasus dugaan korupsi PT Mobile 8. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berharap mantan Komisaris PT Mobile 8 Telecom Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan pemeriksaan kejaksaan. "Kalau tidak salah, tidak usah takut, datang saja. Itu saja kuncinya," katanya di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 11 Maret 2016.

    Kejaksaan sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Hary Tanoe sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi restitusi pajak perusahaan PT Mobile 8 Telecom pada Kamis kemarin. Namun dia tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sedang berada di luar kota.

    Prasetyo mengaku akan tetap menunggu kedatangan Hary Tanoe untuk diperiksa. "Kami tunggu sampai dia memenuhi kewajiban untuk diundang," tuturnya.

    Sebelumnya, Hary Tanoe meminta pemanggilan atas dirinya dijadwalkan ulang pada 21 atau 22 Maret mendatang. Permintaan tersebut disampaikan melalui pengacaranya, Hotman Paris Hutapea.

    Kasus ini terungkap sejak muncul keterangan Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi pada 2008. Saat itu, PT Djaya menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar. Kemudian faktur tersebut diterbitkan seolah-olah terjadi transaksi dua perusahaan.

    Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui Kantor Pajak Pratama di Surabaya. Tujuannya supaya Mobile 8 melantai di bursa efek pada 2009. Walhasil, Mobile 8 menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10 miliar.

    INGE KLARA SAFITRI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...