TNI Bantu Bangun Tiga Ruas Jalan di Aceh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama 20 perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas), saat menandatangani kesepakatan pembinaan Bela Negara di Gedung Kementeian Pertahanan, Jumat, 12Januari 2016. TEMPO/Egi Adyatama

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama 20 perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas), saat menandatangani kesepakatan pembinaan Bela Negara di Gedung Kementeian Pertahanan, Jumat, 12Januari 2016. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta -Banda Aceh - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkunjung ke Aceh, Jumat 19 Februari 2016. Salah satu kegiatannya adalah meninjau ruas jalan yang rencananya akan dibantu dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

    Ryamizard mengatakan TNI  membantu Pemerintah Aceh untuk segera membangun tiga ruas jalan tembus, dengan mengerahkan pasukan Zeni Kodam Iskandar Muda. “Nanti kita akan TMMD-kan,” katanya usai meninjau lokasi pembangunan jalan lintas Lamno – Jantho bersama Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Panglima Kodam Iskandar Muda.

    Tiga ruas jalan dimaksud adalah jalan tembus Lamno (Aceh Jaya) – Jantho (Aceh Besar), Geumpang (Pidie) – Pamue, dan Gelombang (Subulussalam) sampai ke Lawe Desky Muara Situlen (Aceh Tenggara).

    Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Luczisman Rudy Polandi menyatakan, TNI siap untuk membantu percepatan pembangunan tiga ruas jalan di Aceh. “Kita siap. Kalau perlu secepatnya,"

    Menurut Rudy, kalau instruksi dan dananya sudah ada, TNI akan segera menurunkan personel, meninjau ruas mana yang akan dibangun terlebih dahulu. Pihaknya sudah ditunjuk Menhan, untuk segera meninjau ke lapangan. “Kita akan segera rapat dengan gubernur,  PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Bina Marga untuk membicarakan waktu,” ujarnya.



    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.