Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Luar Negeri DPR, Djoko Susilo, mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menyalahi prosedur dalam proses renovasi dan tukar guling kedutaan besar RI di Korea Selatan. "Komisi I (bidang luar negeri) tidak pernah diminta persetujuan oleh Departemen Luar Negeri," kata Djoko.Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan prosedur yang harus dilalui dalam renovasi, penjualan, maupun tukar guling aset negara di luar negeri harus melalui persetujuan Komisi Luar Negeri. Departemen luar negeri, kata Djoko, harus mengajukan rencana yang akan mereka lalukan terhadap aset di luar negeri, termasuk kompleks kedutaan besar di Korea Selatan kepada Departemen Keuangan dan Komisi Luar Negeri. "Jika disetujui komisi, baru pemerintah buka tender siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek," katanya.Karena itu, katanya, Sekretaris Kabinet harus mengklarifikasi masalah ini ke publik dan Komisi DPR yang terkait yaitu Komisi Luar Negeri dan Komisi Pemerintahan. "KPK juga harus memeriksa Sekretaris Kabinet dan perwakilan kontraktor di Korea," kata Wakil Ketua Fraksi PAN itu.Sebelumnya sumber Tempo di DPR mengatakan, Menteri Luar Negeri sebetulnya tidak menyetujui renovasi dan ruislaag itu. Apalagi, kata sumber itu, dalam proyek tersebut seperti ada upaya mempengaruhi Deplu untuk menyetujui proyek tersebut.Djoko sendiri mengaku tidak mengetahui kabar itu. Namun, katanya, dalam rapat panitia anggaran tahun lalu saat kasus rumah duta besar di Swiss pejabat Deplu menyatakan tidak akan menjual ataupun meruislaag kompleks kedutaan besar di Korea Selatan itu. Kedutaan yang pernah dikunjungi Djoko pada 1987 itu, katanya, merupakan gedung di kompleks perdagangan elit seperti di kawasan niaga Sudirman. "Itu sudah kelas A," katanya. Kompleks kedutaan yang dibangun pada tahun 1976 dan pertama kali ditempati oleh Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Sarwo Edhie Wibowo yang adalah Mertua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awalnya adalah sebuah wilayah kelas B. Namun dalam perkembangannya kompleks itu menjadi wilayah elit perdagangan di Korea Selatan yang bernama Yoido. Menurut Deplu dalam rapat panitia anggaran, kata dia, rumah itu masih bisa ditempati dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan. "Jadi tidak perlu ada perombakan ataupun penjualan di sana," kata Djoko.Apalagi, kata dia, dalam Konvensi Wina sebuah kompleks kedutaan yang merupakan lambang negara tidak boleh dikomersialisasikan. "Ini berarti Sekretaris Kabinet sudah menyalahi aturan internasional," katanya.Dalam aturan penjualan sebuah aset yang menjadi lambang negara, kata dia, harus mengikuti tiga aturan, yaitu aturan hukum di negara asal dalam hal ini Indonesia, aturan hukum di negara setempat dalam hal ini Korea Selatan, dan Kovensi Wina. Yophiandi
Iklan
