"

RJ Lino Sakit, Pengacara: Silakan KPK Cek kalau Tak Percaya  

Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino dicecar pertanyaan oleh wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, 6 Januari 2016. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II tahun 2013. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joost Lino dicecar pertanyaan oleh wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, 6 Januari 2016. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II tahun 2013. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) Richard Joost Lino, Maqdir Ismail, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengecek kondisi kliennya. KPK, kata Maqdir, bisa mendatangi kliennya yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta Selatan. "Kalau KPK tak percaya, ya, silakan bawa dokter dan lihat ke sana. Silakan diperiksa," kata Maqdir di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Februari 2016.

Maqdir juga tak mempersoalkan jika KPK menyiapkan dokter untuk memeriksa kondisi kliennya. "Enggak masalah."

Baca: Mangkir, Pengacara Bantah RJ Lino Hindari Penahanan

Lino mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit pada Jumat, pekan lalu. Menurut Maqdir, kliennya mengalami kelelahan dan sesak napas setelah menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, sehari sebelum jadwal pemeriksaan KPK.

Maqdir membantah kliennya menghindari penahanan. "Penahanan kan cuma soal waktu saja. Yang perlu dipersoalkan adalah apakah penahanan sesuai undang-undang atau tidak."

Baca juga: Alasan Sakit, RJ Lino Mangkir Pemeriksaan KPK

KPK mengumumkan Lino sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) itu disangka menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan tiga unit QCC pada 2010. Modusnya, Lino menunjuk langsung Wuxi Huadong Heavy Machinery Science and Technology Group (HDHM) dari Cina sebagai penyedia barang. Akibatnya, negara diperkirakan merugi hingga Rp 60 miliar.

BAGUS PRASETIYO

Berita Terpopuler:
Indonesia Jadi Tempat Liburan Favorit Warga Tiongkok
Eks Anggota Gafatar Dikarantina hingga Selasa
Akom Mau Dirikan Perpustakaan DPR Terbesar di Asia Tenggara
Waspadai Virus Zika, Menkes Ajak Masyarakat Budayakan 3M
Bupati Hasto Wardoyo Siap Dicalonkan Kembali








Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Periksa Manajer Sarana Jaya sebagai Saksi

1 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Periksa Manajer Sarana Jaya sebagai Saksi

KPK memeriksa manajer Perumda Sarana Jaya, Yadi Robby, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulogebang


Mahfud Md Sebut Orang Indonesia Tak Kerja Bisa Dapat Rp 20 Juta Tiap Bulan, Apa Maksudnya?

3 hari lalu

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Mahfud Md Sebut Orang Indonesia Tak Kerja Bisa Dapat Rp 20 Juta Tiap Bulan, Apa Maksudnya?

Mahfud Md sebut setiap orang Indonesia bisa mendapatkan uang Rp 20 juta setiap bulan tanpa kerja. Abraham Samad pernah ungkapkan pula, ini maksudnya.


KPK Sebut Pengadaan Barang dan Jasa Lahan Basah untuk Korupsi

4 hari lalu

Wakil ketua KPK yang baru, Johanis Tanak (kiri), memperkenalkan diri kepada awak media di ruang wartawan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022. Johanis telah dilantik oleh Presiden Jokowi, dan resmi menggantikan Wakil ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Pengadaan Barang dan Jasa Lahan Basah untuk Korupsi

KPK menyebut korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang ditangani sejak 2004 hingga kini berjumlah 277 kasus


Gelontorkan Rp 1.036 Triliun untuk Papua, Jokowi Wanti-wanti Jangan Dikorupsi

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo memperlihatkan pelaporan SPT Tahunan pajaknya untuk tahun 2022 saat sidak di KPP Pratama Solo, Kamis, 9 Maret 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gelontorkan Rp 1.036 Triliun untuk Papua, Jokowi Wanti-wanti Jangan Dikorupsi

Jokowi menyebut telah menggelontorkan dana sebesar Rp1.036 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua sejak dirinya menjabat sebagai presiden.


Menteri Perminyakan Venezuela Mundur, Polisi Tangkap Pejabat Terkait Korupsi

4 hari lalu

Menteri Perminyakan Venezuela Tareck El Aissami. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Foto
Menteri Perminyakan Venezuela Mundur, Polisi Tangkap Pejabat Terkait Korupsi

Penyelidikaan yang dilakukan di PDVSA membuat menteri Perminyakan Venezuela memutuskan untuk mengundurkan diri.


Terpopuler Bisnis: 3 Pesan Sri Mulyani ke Pejabat Baru di Kemenkeu, Kisah Karyawan Transmart Kena PHK

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu
Terpopuler Bisnis: 3 Pesan Sri Mulyani ke Pejabat Baru di Kemenkeu, Kisah Karyawan Transmart Kena PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 17 Maret 2023 antara lain pesan Sri Mulyani kepada pejabat baru di Kementerian Keuangan.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Teller Diduga Korupsi, TransNusa Buka Rute Jakarta - Kuala Lumpur

8 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Teller Diduga Korupsi, TransNusa Buka Rute Jakarta - Kuala Lumpur

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 17 Maret 2023 dimulai dengan penjelasan BRI soal teller yang diduga korupsi.


Tanggapi ICW, KPK Pastikan Tak Ada Benturan Kepentingan di Kasus Rafael Alun

8 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Tanggapi ICW, KPK Pastikan Tak Ada Benturan Kepentingan di Kasus Rafael Alun

Ali Fikri mengungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan soal kasus Rafael Alun


Terkini: Protes Karyawan Transmart Korban PHK Sepihak, Menteri Zulkifli Hasan Kembali Buka Opsi Impor Beras

9 hari lalu

Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN) bersama karyawan PT Trans Retail Indonesia melakukan aksi demonstrasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Terkini: Protes Karyawan Transmart Korban PHK Sepihak, Menteri Zulkifli Hasan Kembali Buka Opsi Impor Beras

Berita terkini: Protes karyawan Transmart yang menjadi korban PHK sepihak, Menteri Zulkifli Hasan kembali buka opsi impor beras


Setelah Johnny Plate, Hari Ini Kejagung Periksa 8 Saksi Dugaan Korupsi BTS BAKTI

9 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (keempat kanan) didampingi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kuntadi (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2023. Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatik Johnny G. Plate selama enam jam dalam kasus korupsi proyek BTS 4G. ANTARA/Aprillio Akbar
Setelah Johnny Plate, Hari Ini Kejagung Periksa 8 Saksi Dugaan Korupsi BTS BAKTI

Kejagung memeriksa 8 saksi terkait kasus dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo.