Muktamar Islah PPP, Dibuka Jokowi Ditutup Kalla  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa politikus senior Partai Persatuan Pembangunan sowan ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa malam, 26 Januari 2016. Mereka meminta agar Kalla hadir dalam penutupan muktamar ‎islah partai berlambang Ka'bah itu.

    ‎Salah satu politikus senior yang hadir, Bachtiar Chamsyah‎, mengatakan rencananya muktamar itu akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Kemudian ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla,"‎ kata Bachtiar setelah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016. ‎ ‎

    Muktamar islah partainya, kata Bachtiar, paling lambat akan dilaksanakan pada Juli 2016. ‎Tenggat itu diambil sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP.‎ ‎Walaupun sudah ada batas waktu, dia menyerahkan waktu pasti penyelenggaraan muktamar kepada penyelenggara. ‎

    Baca: Soal Lawan Ahok 2017, Ridwan Kamil Akui Bertemu Prabowo

    ‎Mahkamah partai juga telah menunjuk pengurus PPP hasil Muktamar Bandung sebagai penyelenggara. ‎Namun, mereka meminta agar penyelenggara menggandeng kedua pihak yang selama ini berkonflik, yaitu kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz. "Mereka sama-sama pengurus hasil Muktamar Bandung."‎

    Bachtiar mengklaim kedua kubu menyambut baik ajakan muktamar islah. Beberapa hal yang selama ini menjadi ganjalan rekonsiliasi akan diselesaikan dengan duduk bersama. Saat ini ‎muktamar islah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan kemelut partai berlambang Ka'bah itu.

    Mengenai wacana untuk mendukung pemerintah seusai muktamar, Bachtiar mengatakan sejak awal partainya tak ‎pernah melepaskan diri dari pemerintahan. Di sisi lain, PPP juga menyampaikan kritik saat pemerintah dianggap melakukan kesalahan. "Sejak zaman Presiden Soeharto kan kami begitu."

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.