Jadi Dirjen Kebudayaan, Apa Program Hilmar Farid..

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Anies Baswedan bersalaman dengan Direktur Jenderal Kebudayaan yang baru, Hilmar Farid seusai dilantik di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 31 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mendikbud Anies Baswedan bersalaman dengan Direktur Jenderal Kebudayaan yang baru, Hilmar Farid seusai dilantik di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 31 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid merupakan pejabat eselon satu pertama hasil lelang jabatan. Sebagai orang non birokrat, Hilmar punya sejumlah program di bidang kebudayaan yang jadi keunggulannya sehingga bisa menyisihkan pesaingnya.

    Seperti apa program Hilmar di bidang kebudayaan, termasuk persoalan museum-museum di Indonesia yang kerap tidak terawat? Hilmar yang dilantik pada 31 Desember 2015 lalu, menjawabnya dalam wawancara dengan Tim Tempo, Selasa, dua pekan lalu di ruang kerjanya.

    Ketika melamar, Anda sudah punya program dan bayangan akan melakukan apa sebagai Dirjen Kebudayaan?
    Untuk sekarang tidak bisa mengubah program karena sudah ditetapkan tahun lalu. Saya punya peluang nanti di APBN Perubahan untuk menggeser di sana-sini. Tapi secara substansial tidak mungkin, karena nanti panjang urusannya dengan DPR. Sekarang hanya bisa menambah bobot dan fokus. Misalnya program internalisasi nilai yang beneficiary-nya puluhan ribu. Saya ingin tahu, secara sosial, geografis, dan ekonomi di mana puluhan ribu dan apa yang dikerjakan. Fokusnya bisa digeser dan bobotnya bisa ditambah. Itu yang bisa saya lakukan.

    Dasar berpikirnya adalah program Pak Jokowi soal pluralisme dan multikulturalisme. Ada urusan karakter bangsa. Tindakan untuk melahirkan orang pluralis, ya, harus perbanyak baca buku. Dorong kebudayaan inklusif, di mana ada unsur keterlibatan dan menyeberang batas: entah etnik, agama, dan sebagainya. Kecenderungannya sekarang makin membentuk bungkus sektarian yang kuat dan puak-puak terpisah.

    Contohnya rumah dipagar tinggi-tinggi, tempat makan dipisah, dan lain-lain. Dan ini tidak hanya soal identitas. Teman-teman difabel misalnya. Ternyata, 1 dari 10 orang Indonesia punya kebutuhan khusus. Tapi di jalan-jalan, mal, sekolah, kita tidak pernah melihat mereka. Tanpa kita sadari, ruang yang kita bangun ini sangat eksklusif. Mereka tidak bisa mengakses. Tidak bisa hidup sama seperti kita. Buat saya, itu jauh lebih mengerikan ketimbang segregasi identitas tadi.

    Konkretnya, apa yang bisa Anda lakukan?
    Taman-taman budaya akan direvitalisasi, kasih ruang untuk teman-teman berkebutuhan khusus tadi. Saya tidak punya cetak biru untuk mereka. Tapi, yang paling mudah, datangkan mereka dan ajak ngobrol. Tanpa sadar kita membuang sumber daya yang luar biasa: 1 dari 10 orang. Di Singapura para difabel bekerja, membersihkan, cuci piring di tempat-tempat makan. Dan itu sederhana, cuma butuh aturan semacam peraturan gubernur atau peraturan menteri tenaga kerja. Itu kebudayaan, soal mind set memandang dunia.

    Hal lain soal museum. Jumlah pengunjung museum di Indonesia paling rendah di Asia Tenggara. Salah satu masalah yang membuat orang tidak pergi ke museum karena tidak tahu museum. Bukan hanya tidak tahu programnya, tapi di mana letaknya, buka pada hari apa. Agak mengherankan, ketidaktahuan itu begitu luas di tengah serbuan informasi digital ini.

    Menurut saya, itu suatu keanehan. Kita bisa tahu apa yang terjadi di Machu Picchu (Peru) sana, tapi tidak tahu Museum Nasional bukanya kapan. Itu aneh. Jadi, yang akan dilakukan adalah sebut saja sebuah terobosan kelembagaan dengan menyerbu publik dengan informasi yang sudah tercatat. Susah kita berharap anak-anak minta pergi ke museum. Mereka mengunjungi museum kalau ada perintah guru. Nah, kita mau membalik itu: bikin anak-anak meminta ke guru atau orang tua, "Saya mau pergi ke museum". Jadi, itu yang saya bayangkan, perubahan sikap terhadap lingkungan sosial, kultural.

    Museum juga tidak terpelihara dengan baik. Contohnya Museum Keramik, ada barang seni yang jadi ganjalan pintu.
    Saya sudah cek, bukan cuma di sana, ada yang lebih mengerikan. Maksudnya begini, problem di dalam birokrasi karena jumlah yang begitu banyak. Untuk mengurus suratnya saja sudah pekerjaan raksasa. Lihat CV untuk penempatan orang saja baru bisa selesai dalam waktu enam bulan. Saya bukannya mau memaklumi, tapi memang harus mencari cara. Kalau buat saya, semacam pendidikan yang terus-menerus harus tertanam dalam birokrasi itu. Kirim saja ke luar negeri, lihat bagaimana cara satpam di sana menjaga museum.

    Sudah banyak yang dikirim ke luar negeri ke berbagai museum, tapi balik ke Indonesia tidak berkembang juga.
    Dalam banyak kasus, orang yang dikirim sudah dilatih tapi dipindah, bukan lagi di posisi yang memerlukan keahlian yang dia dapatkan di sana. Jadi, tadi saya bilang, pergerakan ini tugasnya direktur, men-direct itu semua.

    Apakah ada persoalan kekurangan anggaran?
    Pesan saya ke direktur-direktur sederhana, kita mau dikasih duit berapa saja tidak akan cukup untuk mengurus kebudayaan. Dan kita tidak bakal punya duit cukup. Itu menjadi starting point. Dengan sumber daya yang terbatas itu bagaimana kita tetap bekerja efektif. Buat saya, salah satu PR pertama adalah memastikan aliran informasi lancar, sehingga tahu apa yang terancam dan harus diprioritaskan. Dan saya membuka nomor khusus untuk semua karyawan, sampai eselon 4, total 300-an. Silakan kemukakan apa problemnya, kasih saya opsi. Kebijakan atau langkah apa yang harus diambil. Jangan berharap saya akan tahu semua, bangun pagi tiba-tiba saya tahu apa yang harus saya lakukan.

    TITO SIANIPAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.