TEMPO.CO, Bangkalan - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan bersikap tegas kepada Bupati Makmun Ibnu Fuad yang dikabarkan mangkir dari pekerjaannya sejak Desember 2015. Pembina LSM Lembaga Kajian Sosial dan Demokrasi (Leksdam) Bangkalan Aliman Harish menghargai pimpinan dewan yang menggelar rapat khusus membahas bolos kerja Bupati.
Namun Aliman menilai keputusan rapat pimpinan DPRD itu tidak menunjukkan sikap tegas. "Rapim tidak menjatuhkan sanksi, hanya akan mengklarifikasi. Padahal bukti bolosnya sangat kuat," katanya, Jumat, 22 Januari 2016.
Kabar Bupati Makmun bolos kerja mencuat dalam sebulan terakhir. Bahkan, ada yang mengabarkan Bupati telah mangkir dari pekerjaannya sejak 2,5 bulan lalu. Bupati Makmun tak tampak hadir dalam acara pemerintah, digantikan wakil bupati. Juga pada saat acara malam pergantian tahun 2016.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman membantah sikap dewan tidak tegas atas kabar bolos kerja Bupati. Menurut dia, tidak elok bila DPRD memberi sanksi tanpa klarifikasi kepada yang bersangkutan. "Kami tidak bisa memberi sanksi hanya berdasarkan isu. Harus dicek dulu, benar tidak dia bolos. Kalaupun Bupati benar-benar membolos, DPRD masih harus menanyai lebih dulu apa alasan Bupati Makmun membolos," ujar Abdurrahman.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD lainnya Latif Amin Imron. Dia membantah kabar yang menyebutkan Bupati Makmun bolos selama 2,5 bulan. Ia mengaku memiliki bukti Bupati menghadiri sidang paripurna pada 30 November 2015. “Artinya, hanya 1,5 bulan saja Bupati tidak masuk kerja."
Soal penyebab Bupati bolos kerja, Latif, yang juga paman Bupati Makmun, ini mengatakan keponakannya itu sedang sakit. Namun dia tidak menjelaskan penyakit yang diderita Bupati sehingga membolos dalam waktu cukup lama. "Kalau Bupati masih berada di Bangkalan, hanya tidak ke kantor, tidak bisa dikatakan bolos."
Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofi'i enggan berkomentar soal Bupati Makmun yang jarang datang ke kantor. Mondir hanya memastikan bahwa roda pemerintahan di Bangkalan tetap berjalan normal. Semua agenda pemerintah terlaksana sesuai dengan yang telah dijadwalkan. "Saya cuma mau bilang, pemerintahan tetap berjalan, sama sekali tidak terganggu," katanya singkat.
Hari ini, kantor bupati di lantai dua gedung Pemerintah Kabupaten Bangkalan sepi. Pintu tertutup rapat. Hanya tampak beberapa pegawai asyik mengobrol di lobi depan. "Bapak sedang tidak di tempat," kata seorang pegawai.
MUSTHOFA BISRI
