Pangdam Agus Surya Bakti Minta TNI Bantu Cegah Gafatar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti berjalan bersama Istrinya, Bella Saphira Veronica saat disambut oleh sejumlah perwira menengah hingga tinggi di Kantor Kodam VII Wirabuana, Makassar, 2 November 2015. Kini Agus Surya Bakti menjabat sebagai Pangdam VII/Wirabuana. TEMPO/Fahmi Ali

    Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti berjalan bersama Istrinya, Bella Saphira Veronica saat disambut oleh sejumlah perwira menengah hingga tinggi di Kantor Kodam VII Wirabuana, Makassar, 2 November 2015. Kini Agus Surya Bakti menjabat sebagai Pangdam VII/Wirabuana. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Parepare - Pangdam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti, suami artis Bella Saphira, meminta kepada semua jajaran TNI di wilayah hukum Panglima Kodam VII/Wirabuana membantu mencegah aliran paham Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di sejumlah tempat di Pulau Sulawesi.

    "Anggota TNI kami harap membantu mencegah paham aliran sesat seperti Gafatar di Pulau Sulawesi, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sekitar," kata Mayjen Agus saat memberi sambutan di Korem 142 Taro Ada Taro Gau, Kota Parepare, Rabu, 13 Januari 2016.

    Agus meminta seluruh personel, mulai tingkatan personel Babinsa, Koramil, Kodim, hingga Korem untuk segera tanggap terhadap paham Gafatar atau paham lain. "Langsung koordinasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian, pemerintah setempat, dan tokoh agama untuk melaporkan hal itu," tegasnya.

    Di depan sejumlah Prajurit TNI, Agus menjelaskan, pemaksaan dengan kekerasan terhadap aliran itu membuat pertahanan NKRI melemah. "Cinta negara sampai nyawa hilang menjadi salah satu motivasi. Padahal upaya jihad itu tidak perlu sampai melakukan tindakan kekerasan. Tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memberi nafkah kepada keluarga, itu juga jihad," kata Jenderal bintang dua ini.

    Mantan personel Kopassus itu juga meminta masyarakat menggunakan pemikiran logis terhadap adanya ancaman paham sesat. "Tidak menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh agama itu menjadi salah satu alasan untuk menolak paham itu," tambahnya.

    DIDIET HARYADI SYAHRIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.