Akbar-Hamzah Beri Masukan Soal RUU Kementerian dan Penasihat Presiden
Jumat, 3 Februari 2006 04:38 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Bekas Wakil Presiden Hamzah Haz dan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung mendukung pembentukan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden. Akbar mengusulkan, penyebutan kementerian dalam rancangan itu hanya pada bidangnya saja. “Jangan terlalu teknis, agar tak membatasi arah kebijakan setiap pemerintahan,” katanya, Kamis (2/2) dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia khusus di gedung MPR/DPR, Jakarta.Menurut Akbar, yang juga bekas menteri sekretaris negara itu, kini tak ada Garis Besar Haluan Negara sehingga arah kebijakan pemerintah tak jelas. Itu sebabnya besar kemungkinan kemungkinan terjadi perubahan arah kebijakan. Maka perlu aturan yang jelas. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamzah.Mereka diundang untuk memberi masukan kepada panitia khusus yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden. Panitia khusus dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar.Soal Dewan Penasihat Presiden, Akbar setuju lembaga itu masuk dalam domain eksekutif. Bekas Ketua Umum Golkar itu mengungkapkan, dewan yang fungsinya sama pernah dibentuk sebelumnya, yakni Dewan Pertimbangan Agung. Yophiandi Kurniawan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law
18 jam lalu
Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law
Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Pemberantasan Korupsi Cukup Tanpa UU Perampasan Aset, Kok Bisa?
1 hari lalu
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Pemberantasan Korupsi Cukup Tanpa UU Perampasan Aset, Kok Bisa?
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pemberantasan korupsi cukup tanpa UU Perampasan Aset. Kronologi UU ini yang banyak halangan.
DPR Tidak Ikut Gunakan Mobil Maung Pindad: Harganya Mahal
1 hari lalu
DPR Tidak Ikut Gunakan Mobil Maung Pindad: Harganya Mahal
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyebut DPR tidak ikut menggunakan mobil Maung Pindad sebagai kendaraan dinas sehari-hari.
Tanggapan Anggota Komisi II DPR Atas Mobilisasi Kepala Desa di Jawa Tengah
1 hari lalu
Tanggapan Anggota Komisi II DPR Atas Mobilisasi Kepala Desa di Jawa Tengah
Pasangan calon gubernur dan timnya diminta mengadukan ke Bawaslu jika menemukan mobilisasi kepala desa untuk kepentingan calon di Pilkada Jawa Tengah.
Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal
2 hari lalu
Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal
KPK menanggapi Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan pengurusan perkara Ronald Tannur, yang memiliki uang tunai Rp 920 miliar atau hampir Rp 1 triliun.
Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti
2 hari lalu
Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti
Ketua Komisi X DPR buka suara soal peluang dikembalikannya Ujian Nasional.
Korban Jiwasraya Berkirim Surat ke Prabowo dan DPR, Minta Penyelesaian Kasus
2 hari lalu
Korban Jiwasraya Berkirim Surat ke Prabowo dan DPR, Minta Penyelesaian Kasus
Para nasabah PT Asuransi Jiwasraya berkirim surat ke Prabowo dan DPR, meminta penyelesaian kasus mereka.
Tanggapan DPR hingga PT Pindad Soal Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri
2 hari lalu
Tanggapan DPR hingga PT Pindad Soal Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri
PT Pindad menyatakan sanggup memproduksi Maung untuk kendaraan dinas para menteri sesuai instruksi Presiden Prabowo.
PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045
2 hari lalu
PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045
Baleg DPR akan menetapkan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2025 pada 18 November mendatang.
DPR Tidak Ingin Komunikasi Buruk Penyelenggaran Haji dengan Menag Terulang
2 hari lalu
DPR Tidak Ingin Komunikasi Buruk Penyelenggaran Haji dengan Menag Terulang
Salah satu alasan pembentukan Pansus Haji yakni adanya dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Kemenag.
