TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, tidak ingin terburu-buru membangun universitas baru demi mewujudkan pemerataan pendidikan.
“Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan bukan melulu berarti membangun universitas baru,” ujar Stella dalam acara peluncuran Rekomendasi Kebijakan Pendidikan yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober.
Menurut Stella, dengan anggaran yang terbatas, harus ada skala prioritas untuk kebijakan pemerataan pendidikan. Sebab, kata dia, apabila anggaran tersebut digunakan untuk membangun universitas baru, maka dana untuk memperbaiki universitas yang sudah ada juga akan berkurang.
“Jangan sampai kita jadi gali lubang tutup lubang,” kata dia. Ia pun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Menurut Stella, prinsip keadilan dalam pendidikan harus diterapkan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Artinya, penyediaan layanan pendidikan tidak bisa dipukul rata untuk semua golongan. “Namanya adil itu harus berdasarkan kemampuan, berdasarkan kebutuhan. Sehingga semua kebutuhan itu terpenuhi, termasuk kebutuhan kualitas,” ujar Stella.
Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti punya pandangan lain soal program pemerataan pendidikan. Ia mengatakan pemerintah akan membangun unit sekolah baru untuk mewujudkan program pemerataan pendidikan Presiden Prabowo Subianto.
“Upaya ini dapat diwujudkan dengan mendirikan unit sekolah baru dan memperbanyak rumah belajar nonformal," kata Mu’ti di Jakarta dalam keterangan resminya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Pilihan editor: Respons Anies Baswedan dan Cak Imin Soal Penetapan Tom Lembong Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Impor Gula
