Akbar-Hamzah Beri Masukan Soal RUU Kementerian dan Penasihat Presiden

TEMPO Interaktif, Jakarta: Bekas Wakil Presiden Hamzah Haz dan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung mendukung pembentukan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden. Akbar mengusulkan, penyebutan kementerian dalam rancangan itu hanya pada bidangnya saja. “Jangan terlalu teknis, agar tak membatasi arah kebijakan setiap pemerintahan,” katanya, Kamis (2/2) dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia khusus di gedung MPR/DPR, Jakarta.Menurut Akbar, yang juga bekas menteri sekretaris negara itu, kini tak ada Garis Besar Haluan Negara sehingga arah kebijakan pemerintah tak jelas. Itu sebabnya besar kemungkinan kemungkinan terjadi perubahan arah kebijakan. Maka perlu aturan yang jelas. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamzah.Mereka diundang untuk memberi masukan kepada panitia khusus yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden. Panitia khusus dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar.Soal Dewan Penasihat Presiden, Akbar setuju lembaga itu masuk dalam domain eksekutif. Bekas Ketua Umum Golkar itu mengungkapkan, dewan yang fungsinya sama pernah dibentuk sebelumnya, yakni Dewan Pertimbangan Agung. Yophiandi Kurniawan