Tak Atasi Konflik Agraria, Jokowi Disebut Seperti Orde Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Presiden Jokowi sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ekspresi Presiden Jokowi sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, mengkritik pemerintah yang dinilai tak melakukan reformasi agraria. Akibatnya banyak penyelesaian konflik agraria yang disandera birokrasi berkepanjangan.

    Iwan menilai banyak konflik agraria di sepanjang tahun 2015 yang tidak bisa diselesaikan dengan adil dan berakibat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    Berdasarkan catatan KPA, Iwan melihat tidak adanya kesungguhan dari pemerintah untuk merombak struktur agraria nasional yang selama ini bercirikan penguasaan mayoritas Sumber Daya Alam oleh segelintir pihak baik perusahaan maupun perorangan. "Sementara mayoritas warga negara khususnya petani, nelayan, dan masyarakat adat malah kehilangan tanahnya," kata Iwan.

    “Kelompok masyarakat yang jadi korban malah dianggap sebagai bilang konflik. Mereka yang seharusnya mendapat prioritas malah digeser menjadi aktor pelaku konflik. Rezim yang tanpilnya kerakyatan justru tindakan kesehariannya lebih ganas dari pada Orde Baru. Kalau sungguh-sungguh mau reformasi Agraria harusnya ada kebijakan pembatasan maksimal penggunaan tanah, dan tanah dikembalikan ke masyarakat,” kata Iwan.

    “Dari hasil release World Bank, di Indonesia terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi, dalam satu dekade ketimpangan meningkat dari 0,36 persen ke 0,42 persen. Lahan rumah tangga pertanian setiap hari berkurang. Mereka menjadi tidak ada pilihan karena kehilangan sumber penghasilan mereka di pedesaan karena lahan dibebaskan untuk korporasi,” ujar Iwan Nurdin dalam acara diskusi Reformasi Agraria dan Penyelesaian Agraria Disandera Birokrasi di Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 5 Januari 2016.

    Komisioner Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dianto Bachriadi, sepakat dengan analisa KPA. Dia juga  mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla  yang belum mampu melakukan perbaikan mendasar atas krisis agraria nasional.

    “Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu reformasi Agraria. Sebanyak 69 persen tanah di Indonesia sudah dialihkan untuk korporasi, perkebunan sawit, pertambangan dan lain lain. Kalau sungguh mau bergerak, harusnya lihat seberapa ketimpangan yang terjadi dan berapa juta rakyat yang membutuhkan lahan itu,” kata Dianto Bachria.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan KPA, telah terjadi 252 kejadian konflik agraria di Indonesia dengan luasan konflik mencapai 400.430 hektar sepanjang 2015. Konflik tersebut melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga.

    Menurut Iwan, di tahun 2015 ini konflik agraria lebih banyak terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik atau 50 persen dari seluruh konflik agraria di tahun 2015. Disusul konflik di sektor infrastruktur sebanyak 70 konflik atau 28 persen, sektor kehutanan 24 konflik atau  9,60 persen, sektor pertambangan 14 konflik atau 5,2 persen dan konflik lainnya sebanyak empat konflik atau 2 persen.

    Jumlah konflik agraria ini meningkat drastis dibandingkan kurun waktu 11 tahun terakhir. Antara 2004-2015 telah terjadi 1.772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 hektar.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.