Menteri Yuddy Ngotot Tak Salahi Aturan Soal Rapor Menteri: Itu Tugas...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi angkat bicara soal tudingan yang menyatakan bahwa penilaian terhadap kementerian dan lembaga yang dilakukannya membuat gaduh. Dia mengklaim bahwa upaya itu sudah sesuai dengan aturan.

    Sebaliknya, Yuddy meminta pada pihak yang menganggap itu sebagai sebuah kegaduhan untuk memahami terlebih dahulu konteksnya. "Ini tugas konstitudional kami. Tak ada kaitannya dengan reshuffle," kata Yuddy di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 5 Januari 2015. Menurutnya, saat laporan itu pertama kali dipublikasi, tak ada lembaga yang melakukan komplain. ‎

    Selain itu, rombak kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden. "Tak bisa didikte oleh pengamat atau opini publik. Bahkan oleh penilain kinerja intansi pemerintah.‎"
    ‎‎
    SIMAK: Umumkan Rapor Menteri, Ketua MPR: Menteri Yuddy Off-side

    Sebagai tindak lanjut dari penilaian itu, Yuddy mengatakan bahwa nantinya akan ada pembinaan pada kementerian yang menjadi objek penilaian. Dia juga membantah adanya unsur subjektivitas dalam menilai. Menurutnya, parameter yang ada telah disesuaikan dengan konstitusi. ‎


    ‎Dalam melakukan penilaian pun Kementerian PAN RB menggandeng beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Badan Pusat Statistik. Banyaknya lembaga yang dilibatkan, kata dia, menunjukkan bahwa penilaian tersebut benar-benar komprehensif. ‎

    SIMAK:  Menteri Yuddy Sebut Kinerja 16 Kementerian Ini Buruk

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Diketahui ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk dalam kategori nilai paling rendah dalam penilaian. ‎

    Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung.

    Rilis itu pun ditanggapi miring oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid menilai bahwa laporan Yuddy justru membuat gaduh.

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.