Johan Budi di DPR: Saya Tidak Kemaruk Kekuasaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP bersiap mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 4 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP bersiap mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 4 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengatakan tidak bernafsu terhadap harta, takhta (kekuasan), dan cinta, ketika memutuskan mendaftarkan diri sebagai calon KPK. Sikap itu diteguhkan Johan Budi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR, Jakarta, Senin, 14 Desember 2015.

    "Kalau ukuran orang selesai (dengan keinginan duniawi) itu soal tidak kemaruk harta, kekuasaan, tidak berpose dengan wanita, dan keinginan-keinginan lain, maka menurut saya, saya sudah selesai dengan itu," katanya.

    Penegasan Johan ini menjawab pertanyaan Dwi Ria Latifa, anggota Komisi Hukum dari PDIP yang sempat menyinggung soal kasus yang mendera pimpinan KPK nonaktif sebelumnya.

    SIMAK:  Bambang Widjojanto Sebut KPK Akan Mati tanpa Pimpinan Baru

    Menurut Johan, langkah seseorang mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin KPK tidak selalu dilandasi kekuasaan. Dia juga menyatakan tidak sedang mencari harta kekayaan dengan melamar sebagai pemimpin KPK. "Istri saya kerja, gaji saya, menurut saya, besar. Saya bisa membiayai anak sekolah, saya punya rumah, punya mobil, saya sudah selesai, saya tidak bernafsu kekuasaan," ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Johan Budi juga menekankan soal pentingnya KPK berfokus pada penindakan dan pencegahan korupsi dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

    Terutama berkaitan dengan hal yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran negara, sumber daya alam, hingga yang berkaitan dengan masyarakat banyak, seperti pendidikan dan kesehatan.

    SIMAK:  Alasan Busyro Tak Hadir dalam Tes Makalah Capim KPK di DPR  

    Pada hari ini, Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pemimpin KPK. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu, 16 Desember 2015.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.