Demo Mahasiswa Papua, Pemerintah Diminta Tak Represif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan gelang dan ikat kepala bergambar logo Organisasi Papua Merdeka saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 1 Desembar 2015. Tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai HUT OPM dan kelompok separatis tersebut mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal itu setiap tahunnya. TEMPO/Subekti

    Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan gelang dan ikat kepala bergambar logo Organisasi Papua Merdeka saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 1 Desembar 2015. Tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai HUT OPM dan kelompok separatis tersebut mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal itu setiap tahunnya. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 24 organisasi masyarakat sipil menyuarakan penolakan atas tindakan represif aparat saat melakukan penertiban demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua yang terjadi di Bundaran Hotel Indonesia pada Selasa, 1 Desember 2015. Mereka sepakat meminta pemerintah memberikan ruang berekspresi dan berpendapat bagi rakyat Papua.

    Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Demokrasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri mengatakan unjuk rasa tersebut hanyalah perayaan identitas. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah bahkan turut serta mengikuti perayaan 1 Desember 2015.

    "Bendera bintang kejora diakui sebagai ekspresi budaya warga Papua," ucap Puri di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 3 Desember 2015.

    Menurut Puri, sentimen positif seperti itu harus diikuti rezim-rezim pemerintahan setelahnya. Dengan begitu, rakyat Papua mendapatkan ruang pengakuan kemauan politik dan kebebasan berekspresi. "Bukan pengekangan. Efeknya seperti bola bekel, makin keras dilempar pantulannya makin kuat," ujarnya.

    Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa juga mendukung kebebasan berekspresi. Ia berharap pemerintah dewasa dalam bertata negara. Menurut dia, negara yang modern bila bicara soal merdeka merupakan suatu hal yang biasa. "Contoh, Catalan atau Skotlandia saat referendum tidak ada tindakan represif, bahkan operasi militer, biasa saja," tuturnya.

    Bernard Agapa, aktivis dari Papua Itu Kita, mengatakan demonstrasi kemarin hanya untuk merayakan hari identitas dan meminta pemerintah memfasilitasi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. "Tidak mengganggu kedaulatan, bukan tindakan separatis," ucapnya.

    Gabungan masyarakat sipil ini terdiri atas Papua Itu Kita, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Front Mahasiswa Nasional, Federasi Buruh Lintas Pabrik, Perempuan Mahardhika, Kontras, dan 18 organisasi lain.

    Selain menuntut penghentian tindakan kekerasan, mereka meminta aparat membebaskan dua mahasiswa yang masih ditahan kepolisian terkait dengan aksi Selasa lalu, yakni Enos Suhun dan Eliakimitlay.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.