TEMPO.CO, Pontianak - Profesi sebagai bidan di Kalimantan Barat mengalami dilema antara tugas kemanusiaan dan kesejahteraan hidup. Saat ini ada 697 bidan di Kalimantan Barat yang masih berstatus pegawai tidak tetap.
“Saya sudah lama jadi ibu rumah tangga. Soalnya pengangkatan tidak jelas, suami kemudian meminta saya untuk berhenti,” kata Yuyun (27), warga Sarikaton Dalam, Pontianak Kota.
Menurut Yuyun, banyak bidan yang mendedikasikan dirinya bertugas di daerah. Tidak sedikit yang kemudian harus berpisah dengan keluarga demi pengabdian sebagai bidan. Namun status kepegawaian mereka hingga kini tak jelas.
Pada 1 Agustus 2015 lalu, Ketua Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Provinsi Kalimantan Barat, Ria Andriani mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera mengangkat 697 bidan PTT di Kalimantan Barat. “Kami sudah mengantungi rekomendasi pengangkatan dari Bidan PTT menjadi PNS dari Gubernur Kalbar, Cornelis dan Anggota Komisi IX DPR RI dapil Kalbar, Karolin Margret Natasa, pada 6 Maret 2015 lalu,” katanya.
Surat rekomendasi tersebut keluar tanggal 22 Juli 2015, untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bidan PTT yang direkomendasi adalah Kabupaten Sintang (67 orang), Kubu Raya (81 orang), Sanggau (72 orang), Ketapang (95 orang), Sekadau (29 orang), Bengkayang (52 orang), Mempawah (27 orang), Singkawang (14 orang), Kapuas Hulu (102 orang), Melawi (27 orang), Landak (57 orang), dan Sambas (74 orang).
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Andy Jap, mengatakan, mendukung sepenuhnya agar pemerintah pusat segera melakukan pengangkatan para bidan PTT tersebut. Dia mengkhawatirkan, bila tak juga diangkat, mereka akan keluar.
Kedepannya, kata Andi, pihaknya mengupayakan ada 700 bidan yang belum pegawai negeri tersebut dapat segera diangkat. “Takutnya mereka berhenti, dan Kalbar makin kekurangan tenaga bidan.”
ASEANTY PAHLEVI
