Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Editor

Nurhadi

image-gnews
Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain. Jokowi mengatakan hal itu berpotensi merugikan negara lantaran menyebabkan arus modal justru ke luar alias capital outflow.

Terbaru, keresahaan itu disampaikan saat memberikan sambutan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di Tangerang pada Rabu, 24 April 2024, “Satu juta lebih WNI (memilih) berobat ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika, dan kita kehilangan US$ 11,5 miliar atau Rp 180 triliun,” katanya.

Sejak 2021 hingga 2023, Jokowi telah menyampaikan informasi serupa sebanyak lima kali. Artinya, itu adalah kali keenam Presiden mengeluhkan fenomena rakyat Indonesia lebih memilih berobat ke negara lain. Berikut rangkuman pernyataan Jokowi soal keluhan tersebut.

November 2023

Jokowi mengungkapkan hampir 2 juta orang Indonesia pergi berobat ke luar negeri. Hal ini menurutnya membuat arus modal keluar negeri dari Indonesia alias capital outflow. Pasalnya, dari hampir 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri tersebut, diperkirakan ada Rp 100 triliun uang yang ikut ke luar dan berputar di luar negeri.

“Seingat saya hampir 2 juta masyarakat kita kalau sakit itu pergi keluar, dan itu bawa uang ke luar, capital outflow. Hampir lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun masyarakat kita bawa uang ke luar negeri hanya untuk berobat,” ungkap Jokowi kala meresmikan groundbreaking pembangunan rumah sakit Mayapada Hospital Nusantara, Rabu, 1 November 2023.

Juni 2023

Jokowi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri. Menurut Jokowi, banyak devisa negara yang hilang jika masyarakat berobat ke negara lain. Padahal, kata dia, tenaga medis di tanah air tak kalah pintar dibandingkan dengan dokter di mancanegara. Kendati demikian, Jokowi mengakui Indonesia tertinggal dalam hal peralatan kesehatan.

“Masak kita sakit harus ke Singapura, harus ke Malaysia, harus ke Thailand, harus ke Jepang. Dokter-dokter kita ini engga kalah pinternya dengan mereka, tapi alatnya memang kalah,” ujar Jokowi dalam peresmian Rumah Sakit Tzu Chi di Jakarta Utara, Rabu, 14 Juni 2023.

Jokowi menjelaskan negara kehilangan devisa hingga US$ 11,5 miliar atau Rp170 triliun. Sebanyak 60 persen yang berobat ke luar negeri di antaranya, kata Jokowi, merupakan masyarakat di Jakarta dan 15 persen lainnya dari Surabaya, serta sisanya dari Medan dan Batam.

Maret 2023

Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Mayapada Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 6 Maret 2023. Dalam kunjungan itu, Jokowi melihat fasilitas dan alat kesehatan di sana. Jokowi menyebut Rumah Sakit Mayapada memiliki fasilitas dan bangunan yang mumpuni. Namun, ia menyayangkan masih adanya masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Informasi yang saya terima hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta,” kata Jokowi dalam kunjungan tersebut.

Jokowi menyebut dari 2 juta masyarakat yang berobat ke luar negeri, sebanyak 1 juta di antaranya pergi ke Malaysia, 750 ribu ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan negara lain. Menurut Jokowi, hal tersebut membuat devisa negara hilang. “Mau kita terus-teruskan? Rp 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Karena ada modal keluar, capital outflow,” kata Jokowi.

Agustus 2022

Keluhan Jokowi soal banyaknya masyarakat yang berobat ke luar negeri juga pernah disampaikan saat berkunjung ke Kalimantan Barat pada Agustus 2022. Saat itu, Jokowi mengaku sedih melihat masyarakat yang sakit, namun berobat ke luar negeri. Jokowi menjelaskan, aliran uang masyarakat untuk berobat ke luar negeri mencapai Rp 110 triliun.

“Saya tuh paling sedih kalau mendengar ada warga negara kita yang sakit kemudian perginya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika,” ujar Jokowi.

Desember 2021

Saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Bali International Hospital di Bali, pada Senin, 27 Desember 2021, Jokowi mengungkapkan, setiap tahunnya, lebih kurang 2 juta masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Jika dikalkulasikan, kata Jokowi, Indonesia kehilangan hampir Rp 100 triliun karena hal tersebut.

“Setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik itu ke Singapura, baik itu ke Malaysia, baik itu ke Jepang, baik itu ke Amerika dan tempat-tempat lainnya,” kata Jokowi. “Dan kita kehilangan 97 triliun rupiah karena itu.”

NOVALI PANJI NUGROHO | M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024

2 jam lalu

Kapal feri Batam-Singapura melintas di perairan Singapura. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024

Perjalanan dari Batam ke Singapura dengan kapal feri hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Simak harga tiketnya.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Mengapa Bayi Harus Diimunisasi?

5 jam lalu

Petugas kesehatan melakukan imunisasi pada balita saat pelayanan imunisasi Rotavirus (RV) di Posyandu Nirwana, Kecamatan Karang Tengah, kota Tangerang, Banten, Selasa, 15 Agustus 2023. Imuniasi yang diberikan pada bayi umur 2-4 bulan tersebut bertujuan untuk mencegah diare berat serta mengatisipasi terjadinya stunting. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mengapa Bayi Harus Diimunisasi?

Bayi harus menjalani imunisasi karena beberapa alasan tertentu yang akan dibahas dalam artikel ini.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.