Benarkah Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Selalu Rusuh?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan kader HMI Sulselbar menutup pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Mereka memaksa masuk ke pelabuhan untuk diberangkatkan menuju Riau, tempat pelaksanaan Kongres HMI ke-29. TEMPO/Fahmi Ali

    Ribuan kader HMI Sulselbar menutup pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Mereka memaksa masuk ke pelabuhan untuk diberangkatkan menuju Riau, tempat pelaksanaan Kongres HMI ke-29. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada satu yang kerap terjadi setiap kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berlangsung dengan dinamika yang keras. Dinamika kongres HMI dalam beberapa tahun terakhir bukan saja keras namun juga rusuh. Hampir di setiap kongres HMI terjadi kerusuhan. Kerusuhan bisa dibilang telah menjadi semacam tradisi di kongres HMI, Ahad, 22 November 2015.

    Tengok kongres HMI ke-28 yang berlangsung di Asrama Haji, Pondok Gede, pada Maret 2013. Waktu itu, kerusuhan meledak di sana. Masalahnya sepele, sama seperti kongres HMI ke-29 di Pekanbaru tahun ini, soal akomodasi dan transportasi peserta.

    Kerusuhan pada kongres 2013 lalu juga sudah terjadi sebelum kongres mulai. Para kader HMI Makassar sempat diserbu oleh para pekerja pelabuhan, gara-garanya para anggota HMI itu melakukan protes karena ada kawannya yang tidak boleh naik kapal. Padahal mereka memang tidak beli tiket.

    Protes itu diwarnai pelemparan yang mengenai para buruh kapal. Akibatnya buruh kapal marah dan menyerang mereka sehingga lima mahasiswa terluka. Sikap maksa naik kapal tanpa bayar itu tampaknya juga diulangi dalam kongres tahun ini. Lebih dari 1000 kader HMI Makassar memaksa naik kapal PT Pelni untuk berangkat ke Pekanbaru.

    Puncak kerusuhan kongres HMI 2013 terjadi di Asrama Haji, Pondok Gede. Peserta yang belum mendapatkan kamar menginap tiba-tiba memaksa membuka kamar yang dikunci. Peserta langsung mengambil kasus dan membakar di lapangan sebagai protes penyelengaraan kongres. Fasilitas Asrama Haji lainnya ikut dirusak seperti di gedung A, B, dan C Asrama Haji kaca-kacanya pecah. "Ya, karena dilempar batu atau kursi, apa saja yang ada di dekat mereka," ujar Panitia keamanan kongres, Elyas kepada Tempo kala itu.

    Akibat kerusuhan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan hadir dan membuka kongres HMI. Pembatalan dilakukan karena panitia acara dan pengurus HMI tidak bisa menjamin kongres di Asrama Haji Pondok Gede itu akan berlangsung secara kondusif, tertib, dan aman.

    Perbuatan anarkis para kader HMI itu juga diulangi di kongres HMI di Pekanbaru. Kemarin ribuan kader HMI melakukan aksi tutup jalan dan membakar ban di depan gedung olah raga ( GOR ) Pekanbaru.

    Akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalan protokol itu. Tidak hanya itu, ribuan anggota HMI itu jgua merusak fasilitas umum. Kaca gedung Gor Gelanggang Remaja pecah di lempari batu, begitu juga pagar, dan lampu taman dirusak. Ribuan mahasiswa itu mengamuk menuntut untuk disediakan penginapan dan akomodasi.

    Akibat perbuatan itu, kongres HMI di Pekanbaru mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalanya, kongres ricuh itu dibiayai oleh dana APBD Riau hingga Rp 3 miliar. Dana itu belum termasuk dana dari sumber lain. Dana jumbo itu bahkan jauh lebih besar dari alokasi dana pemerintah Provinsi Riau untuk pencegahan kebakaran yang hanya Rp 1,4 miliar.

    "Ini sangat gila dan tidak masuk akal," kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, Rabu, 18 November 2015. Belum lama ini, Riau selama berbulan-bulan dihantam kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

    Evan/PDAT Sumber Diolah Tempo

    Baca juga:
    Di Balik Heboh Setya  Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
    Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.