Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ceu Popong Akan Suarakan Jaipong Jadi Warisan Budaya

image-gnews
Anggota DPR, Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong, pernah menjadi gadis pendamping bagi delegasi KAA 1955 di Bandung. Ia bertugas mendampingi Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser di acara makan malam penutupan KAA.  TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Anggota DPR, Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong, pernah menjadi gadis pendamping bagi delegasi KAA 1955 di Bandung. Ia bertugas mendampingi Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser di acara makan malam penutupan KAA. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Karawang -Anggota Komisi X  DPR RI, Popong Otje Djunjunan, punya kepedulian terhadap seni tari Jaipong. Perempuan yang akrab dipanggil Ceu Popong ini  berjanji mendukung wacana tari Jaipong menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Untuk memberikan dukungannya ini, dia meminta Pemerintah Daerah Karawang mendukung penuh rencana Suwanda, seniman pencipta Jaipong untuk melindungi karya kreasinya.  Menurutnya Pemda Karawang harus mengirimkan permintaan resmi tentang hal ini.

"Saya siap menyuarakan Jaipong di Komisi X. Pemda harus membantu upaya warganya, untuk memelihara kesenian khas Karawang," ujar Ceu Popong itu, saat ditemui di Aula Husni Hamid, usai menghadiri acara temu alumni Universitas Pasundan di kompleks Pemda Karawang, Kamis, 12 November 2015. 

Sebelumnya, Suwanda berencana mengajukan karyanya untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Ia beharap, jika sudah ditetapkan, punya kekuatan hukum untuk melindungi karya budaya kreasinya. 

"Jaipong lahir di Karawang. Tarian itu mutlak ciptaan saya, upaya ini saya lakukan supaya orang-orang tahu, kalau Jaipong itu berasal dari Karawang," kata Suwanda, kepada Tempo, beberapa waktu lalu. lalu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ceu Popong, upaya dari pemda Karawang perlu dilakukan, karena saat ini 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendorong perlindungan atas warisan budaya tak benda agar tidak diklaim oleh negara lain. 

Bulan lalu, pemprov mengajukan tiga karya budaya agar terdaftar dalam Warisan Budaya tak Benda Indonesia. Ketiga karya budaya itu adalah Penca, Kelom Geulis khas Tasik, dan Upacara Ngarot. Proses pengajuan ketiga karya budaya ini sudah berlangsung sejak Maret dan seluruh proses penyusunan data telah dirampungkan pada Oktober 2015. 

Melalui Tim Gugus HKI Warisan Budaya Jabar, Pemprov Jabar akan terus meningkatkan upaya pemetaan hingga pendataan terhadap berbagai karya budaya yang ada. Upaya tersebut akan dilanjutkan dengan upaya pemberkasan data dan pendaftaran karya budaya yang bersangkutan, kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan agar tercatat sebagai WBTB Indonesia.

HISYAM LUTHFIANA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

10 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.