Dua Menteri Koordinator Bahas Kabut Asap, Ini Hasilnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri-kanan) Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 13 Oktober 2015. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    (kiri-kanan) Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 13 Oktober 2015. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi penanganan pemadaman bencana asap di Sumatera dan kalimantan. Rapat dipimpin oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. "Kami melakukan evaluasi penanganan asap di Sumatera dan Kalimantan," kata Luhut, Selasa, 3 November 2015.

    Menurut Luhut, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, pemerintah bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada dalam menangani masalah gambut. Selain UGM ada ahli gambut dari Palangkaraya dan masyarakat adat Dayak. "Di Pulang Pisau pemerintah mencoba menjadikan sebagai model untuk mengatasi masalah ini," katanya.

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan  semula masalah penanganan lahan gambut di bawah kendali  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. "Untuk masalah kemanusiaan atas dampak bencana asap, ditangani oleh kementerian saya," kata Puan.

    Puan mengaku sudah perintahkan kepada BNPB, Kementerian Pendidikan dan Kenudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Sosial untuk melakukan antisipasi terhadap dampak asap.

    Meskipun sudah mulai reda, menurut Puan, anak-anak sekolah mesti diperhatikan kelangsungan belajarnya. Ia meminta kementerian terkait kebutuhan belajar siswa dan kurikulum disesuaikan. "Ini agar murid dan guru-guru beraktivitas tanpa merasa kehilangan hak-haknya," katanya.

    Untuk penanganan bencana asap saat ini, kata Luhut, masih dilakukan upaya untuk pemadaman. Menurutnya, dalam dua minggu ke depan hujan bisa berpotensi tidak turun. "Kami terus melakukan hujan buatan, masih ada Hercules dan pesawat CN 295 yang beroperasi," katanya.

    Rapat dihadiri oleh beberapa menteri terkait seperti Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BIN Sutiyoso, dan jajaran yang terkait dengan penanganan pemadaman.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.