Ini Alasan Kenapa Sewa Pesawat Waterbombing Terkesan Lama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Helikopter MI 17 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjatuhkan bom air di atas lahan yang terbakar di Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, 24 Juli 2014. ANTARA/FB Anggoro

    Helikopter MI 17 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjatuhkan bom air di atas lahan yang terbakar di Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, 24 Juli 2014. ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Media Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengakui sulitnya proses penyewaan pesawat dari beberapa negara untuk waterbombing kebakaran hutan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lambatnya pemerintah daerah menetapkan status bencana di daerahnya.

    "Pemda harus menetapkan status darurat dulu apakah siaga darurat atau tanggap darurat. Kalau tidak ada statement kedaruratan dari pemda maka BNPB tidak bisa memberikan bantuan," kata Sutopo menjawab pertanyaan mengenai bantuan negara asing yang akan datang, di Graha BNPB di Jakarta, 30 Oktober 2015.

    Sutopo mengatakan bahwa untuk menyewa pesawat untuk water bombing ini butuh waktu tiga bulan sebelumnya. Sementara itu, kata Sutopo, sejak awal muncul kebakaran, pemerintah daerah tidak kunjung menetapkan status darurat.

    "Kenapa terlihat susah karena kebakaran terjadi tidak hanya di Indonesia. Yang namanya kebakaran hutan juga terjadi di negara lain," kata dia.

    Sutopo menambahkan bahwa hal itu dilakukan untuk memenuhi mekanisme aturan pencairan dana yang harus jelas penggunaannya. "Kalau tidak ada status itu, ini bisa jadi temuan BPK kalau penggunaan dana tidak sesuai aturan," kata Sutopo.

    Dalam waktu dekat, pemerintah akan menambah pesawat waterbombing yang disewa dari Kanada, Rusia, dan Australia. "Dalam waktu dekat ada 5 pesawat water bombing airttactor dan akan didistribusikan ke beberapa tempat terbakar seperti Papua dan Jawa," kata Sutopo.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.