Mengapa Sejak Awal Jokowi Tak Batalkan Kunjungan ke Amerika

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo diajak berjalan-jalan oleh Presiden Barack Obama, menyusuri Rose Garden. twitter.com

    Presiden Joko Widodo diajak berjalan-jalan oleh Presiden Barack Obama, menyusuri Rose Garden. twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memilih mempercepat masa kunjungannya ke Amerika daripada membatalkan kunjungannya ke Amerika Serikat pada Sabtu, 24 Oktober 2015. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memilih mempercepat masa kunjungan karena masalah asap yang tak kunjung membaik.

    Lalu, mengapa Presiden tak membatalkan kunjungan tersebut? Menurut Pramono, Amerika memiliki nilai strategis bagi Indonesia. "Kunjungan ke Amerika mempunyai arti yang strategis. Kunjungan ke Amerika ini mempunyai makna yang signifikan sekaligus menepis bahwa Indonesia berjarak dengan Amerika," kata dia di kantornya, Rabu, 28 Oktober 2015.

    Pramono menegaskan, arti strategis kunjungan itu dibuktikan dengan penandatanganan kerja sama investasi senilai US$ 20,5 miliar antara Indonesia dan Amerika. Menurut Pramono, jumlah ini naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya US$ 8 miliar. "Yang membedakan adalah Presiden Jokowi selalu mengutamakan result," ucapnya.

    Bencana asap yang sudah sedemikian parah di Indonesia mengharuskan Presiden Jokowi terbang sesegera mungkin kembali ke Tanah Air. Jokowi akhirnya membatalkan sejumlah agenda di San Francisco. Sebagai gantinya, Presiden menugasi menteri-menteri terkait untuk meneruskan agenda tersebut dan melakukan pertemuan dengan para CEO di San Francisco.

    Penanganan asap juga sempat dibahas dalam pertemuan bilateral antara Jokowi dan Obama. AS bahkan menawarkan bantuan apa pun yang dibutuhkan dari pihak Indonesia dengan komitmen bantuan senilai US$ 2,7 juta.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.