Survei CSIS: Rakyat Ingin Kabinet Jokowi Dirombak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Politik dan Hubungan International Lembaga Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Jusario Vermonte, mengatakan sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinet. "Reshuffle perlu dilakukan ketika masyarakat menganggap kinerja menteri tidak memuaskan," kata Philips dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Ahad, 25 Oktober 2015.

    Berdasarkan hasil survei CSIS terhadap 1.183 sampel yang diambil secara acak dari populasi seluruh warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi, 52,7 persen menyatakan kabinet perlu dirombak, 42,3 persen menyatakan tidak perlu, dan 4,9 persen tidak tahu.

    Menurut Phillips, apabila perombakan kabinet dilakukan, sebagian besar masyarakat memilih alokasi kursi kabinet sebagian besar diberikan untuk kalangan profesional dibandingkan dari internal PDI Perjuangan atau partai lain yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat.

    Dari hasil survei, 63,4 persen masyarakat menginginkan perombakan kabinet diganti kalangan profesional, dari koalisi pemerintah 39 persen, dan hanya 24,3 persen menginginkan posisi menteri diisi dari internal PDIP.

    Hasil survei lainnya menunjukkan 66,4 persen masyarakat tidak setuju penambahan alokasi kursi untuk PDIP, 50,5 persen menolak penambahan partai menteri untuk koalisi pemerintah, dan hanya 27,3 persen yang menolak kursi untuk kalangan profesional.

    Menurut Philips, masyarakat juga menghendaki agar Jokowi tidak terpengaruh pada partai yang mendukungnya selama ini. "Publik meminta Presiden untuk profesional," kata Philips. Namun meski diminta untuk profesional, 50,3 persen responden menginginkan Jokowi tetap berhubungan baik dengan PDIP dan hanya sebanyak 44,3 persen yang menghendaki Jokowi menjaga jarak dengan PDIP.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.