Peneliti Mau Usulannya Dilirik Pemerintah, Begini Caranya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyapa sejumlah siswa yang menjadi wartawan cilik di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2015. Wartawan cilik tersebut sangat antusias bertanya mengenai kerja Presiden, dan masa kecilnya.  TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi menyapa sejumlah siswa yang menjadi wartawan cilik di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2015. Wartawan cilik tersebut sangat antusias bertanya mengenai kerja Presiden, dan masa kecilnya. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodawardhani, buka rahasia agar policy brief dari peneliti mendapat respons dari pemangku kebijakan. Tips ini perlu diketahui para peneliti agar hasil kajiannya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan.

    Menurut mantan staf khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto ini, peneliti atau penulis harus memiliki tanggung jawab terhadap penelitiannya dan terus mengawal hasil temuannya itu. "Gaya penulisan juga harus dibuat menarik dan ringkas agar substansinya tersampaikan," katanya di kantor Tempo pada Selasa, 20 Oktober 2015.

    Dhani lantas mulai menerangkan ‘rahasia’ mengapa policy brief jarang mendapat respons. Pertama, dia mengatakan, penulis sering memposisikan diri lebih sebagai kritikus ketimbang periset, yang mengusulkan rekomendasi kebijakan. "Kadang-kadang lupa menerangkan dasar analisisnya, pilihan kebijakan yang harus diambil, dan rekomendasinya."

    Kedua, kurang rasa memiliki. Menurut Dhani, penulisan usulan kebijakan banyak yang monolog dan langsung linier ke pembaca. Ia menyarankan dalam penyampaian data, jangan bersifat kering atau tanpa analisis. Ketiga, peneliti dan stake holders menjadi mitra untuk bersama-sama mendiskusikan hasil temuan dan rekomendasi tersebut.

    Lalu, bagaimana seharusnya? Dhani pun memberikan beberapa poin yang harus dilakukan oleh penulis atau peneliti.

    Pertama, harus kreatif dalam pemilihan judul. Soal judul terkesan sepele, tapi pemerintah setiap hari menerima banyak policy brief. "Buat judul yang catchy. Mungkin akan ada perdebatan, ‘ah, ini nggak ilmiah dan sebagainya’. Tapi, yang jelas di judul sudah menggambarkan masalah yang ada," katanya.

    Kedua, dalam latar belakang, harus diperhatikan siapa yang akan disasar, masalah apa yang ada dalam kebijakan, juga alternatifnya. Sebab, dalam memo yang akan disampaikan oleh sekretaris kabinet ke presiden, hal yang pertama tertulis ialah rekomendasi dan argumentasi. "Bikin yang sangat operasional. Tidak usah khawatir, sebab ada basis data. Tinggal formulasikan dalam tulisan yang singkat, 2-4 lembar," ujar Dhani.

    AHMAD FAIZ IBNU SANI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.