Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Minta Nama Soekarno Dibersihkan dari Tuduhan Dukung PKI

image-gnews
Megawati Sukarno Putri dan Puan Maharani ziarah ke makam Soekarno di Blitar, Jawa Timur, 31 Mei 2015. ANTARA/Irfan Anshori
Megawati Sukarno Putri dan Puan Maharani ziarah ke makam Soekarno di Blitar, Jawa Timur, 31 Mei 2015. ANTARA/Irfan Anshori
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani, cucu Presiden RI pertama, Soekarno, menilai negara tak harus meminta maaf secara resmi kepada kakeknya itu. Namun, pemerintah perlu menyelesaikan sampai tuntas masalah yang dituduhkan kepada Sukarno, yakni mendukung PKI.

"Permintaan maaf resmi dari negara. Saya rasa, dengan menyelesaikan semua permasalahan yang dianggap saat ini masih mengganjal, itu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada," kata Puan di kompleks Istana, Senin, 5 Oktober 2015. (Lihat video Jejak CIA dalam Tragedi G30S 1965, Ini Dia Fakta Penyiksaan Jenderal Saat G30S, Disebut Berbahaya, Inilah Fakta Lagu Genjer-Genjer)

Menurut Puan, tuduhan mendukung PKI masih mengganjal meski Soekarno telah diberi gelar pahlawan nasional. Sebagai keluarga, Puan yang kini menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat merasakan masalah ini belum tuntas.

BACA:
Omar Dani: CIA Terlibat G30S 1965 dan Soeharto yang Dipakai 
G30S, Omar Dani: Harto Tak Mau ke Bung Karno, Itu Tak Aneh

"Belum semua selesai yang berkaitan dengan Bung Karno. Masih ada TAP-TAP (Ketetapan MPR/S) yang sampai saat ini masih mengganjal," ujar Puan.

Puan menilai pernyataan Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah agar pemerintah minta maaf karena menuduh Sukarno mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah pribadi. (Baca: Mengapa Politikus PDIP Ini Usul Negara Harus Minta Maaf ke Bung Karno, Alasannya...)

Sebelumnya, Basarah mengatakan Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI. Ia menganggap Soekarno kehilangan kekuasaan karena tuduhan mendukung PKI dan terbitnya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967.

Dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, kata Basarah, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil guna membuktikan dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno. "Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970," tutur Basarah melalui pernyataan tertulis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Fraksi PDIP di MPR itu menegaskan, dengan terbitnya TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, maka TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012 juga memberikan anugerah kepada Sukarno sebagai pahlawan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, kata Basarah, syarat pemberian gelar pahlawan nasional adalah dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada negara.

"Seharusnya pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti dengan permohonan maaf kepada keluarga Bung Karno dan merehabilitasi nama baik Bung Karno," ucapnya.

Basarah beranggapan, permintaan maaf pemerintah karena menuduh Sukarno mendukung PKI lebih memiliki dasar hukum ketimbang rencana permintaan maaf kepada korban pelanggaran berat HAM tahun 1965. Meski di sisi lain Basarah beranggapan negara tidak dapat menghukum secara politik maupun perdata kepada keturunan aktivis PKI yang tidak tahu dan tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI.

"Permohonan maaf yang harusnya dilakukan pemerintah adalah kepada Bung Karno dan keluarganya. Sedangkan wacana tentang permohonan maaf kepada PKI belum memiliki dasar hukum karena TAP MPRS Nomor XXV/1966 masih dinyatakan berlaku," kata Basarah.

ANANDA TERESIA

Baca juga:

G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto
G30S:Kisah DiplomatAS yang Bikin Daftar Nama Target Di-dor!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

1 hari lalu

Daud Beureueh. Foto : wikipedia
Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

Daud Beureueh berontak dengan mendirikan NII akibat pelanggaran perjanjian dengan rakyat Aceh oleh Sukarno dan ketidakpuasannya terhadap Jakarta.


5 Fakta Stasiun Manggarai, Stasiun Termegah Hingga Jadi Bengkel Kereta Api

6 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
5 Fakta Stasiun Manggarai, Stasiun Termegah Hingga Jadi Bengkel Kereta Api

Fakta dan sejarah Stasiun Manggarai yang menjadi stasiun tersibuk di Indonesia.


Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

32 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?


Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

33 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apa kata PDIP dan pengamat?


25 Link Twibbon untuk Semarakkan Hari Kartini 2024

52 hari lalu

Raden Ajeng Kartini. Wikipedia/Tropenmuseum
25 Link Twibbon untuk Semarakkan Hari Kartini 2024

Pemerintah Sukarno memilih hari Kartini untuk diperingati sebagai momentum khusus emansipasi wanita


Pembentukan Pramuka di Indonesia: Dari Era Belanda hingga Presiden Sukarno

2 April 2024

Sejumlah anggota Pramuka melakukan atraksi tongkat pada upacara pembukaaan Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022. Jambore Nasional Gerakan Pramuka yang berlangsung pada 14 hingga 21 Agustus 2022 ini digelar dengan tema Ceria, Berdedikasi dan Berprestasi bertujuan membentuk sikap, perilaku, keterampilan, dan pengalaman kode kehormatan Pramuka Satya dan Darma Pramuka. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Pembentukan Pramuka di Indonesia: Dari Era Belanda hingga Presiden Sukarno

Ekskul Pramuka di sekolah bakal bersifat sukarela seiring dengan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Berikut sejarah panjang Pramuka di Indonesia.


Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

27 Maret 2024

Letjen Soeharto (kiri), Soekarno, Sultang Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik pada rapat Kabinet Ampera1, 25 Juli 1966. Dok. Rusdi Husein
Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

Naiknya Soeharto sebagai presiden menggantikan Sukarno berawal dari kemelut politik yang rumit pasca peristiwa G30S


Mengenang 31 Tahun Mohammad Natsir Berpulang: Menengok Ide Negara dan Agama

7 Februari 2024

Mohammad Natsir. Dok.TEMPO/Ali Said
Mengenang 31 Tahun Mohammad Natsir Berpulang: Menengok Ide Negara dan Agama

Mohammad Natsir merupakan pemikir, politikus, sekaligus pendakwah.


Klaim Prabowo soal Food Estate: Pemikiran Strategis Bung Karno

31 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan
Klaim Prabowo soal Food Estate: Pemikiran Strategis Bung Karno

Prabowo Subianto heran mengapa banyak tokoh nasional yang mempertanyakan urgensi food estate.


4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

29 November 2023

Logo Kostrad. kostrad.mil.id
4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Kostrad merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI AD. Begini sejarah pasukan ini.