Sengketa Lahan, Sultan: Pakai Tanah Keraton Harus Izin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Sultan Hamengkubuwono X, berikan sambutan atas logo baru Jogja istimewa di kompleks kantor Gubernur DI. Yogyakarta, 5 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    Sri Sultan Hamengkubuwono X, berikan sambutan atas logo baru Jogja istimewa di kompleks kantor Gubernur DI. Yogyakarta, 5 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, mengeluhkan tanah milik keraton yang dipakai masyarakat tanpa izin.

    Mbok sekarang kalau pakai tanah keraton itu izin,” katanya setelah menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DIY, Senin, 14 September 2015.

    Pernyataan itu disampaikan Sultan menanggapi sengketa tanah antara seorang warga, Eka Aryawan, dan lima pedagang kaki lima di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta. Dengan mengantongi surat hak pinjam pakai (kekancingan) dari keraton, Eka menyatakan diri sebagai pemegang izin sah atas tanah seluas 73 meter persegi, yang sebagian ditempati pedagang berjualan, itu. Belakangan, Eka menggugat kelima pedagang sebesar Rp 1,120 miliar karena enggan pindah.

    Menurut Sultan, sengketa itu bukan persoalan keraton. Keraton telah memberi hak pakai kepada seseorang. Jika hak itu diambil, urusannya adalah antara penerima hak dan orang tersebut. “Bukan urusanku,” katanya.

    Ia menjadikan kasus ini sebagai contoh adanya masyarakat yang menggunakan tanah keraton tanpa izin. “PKL yang dipersoalkan itu tak ada izinnya,” katanya.

    ANANG ZAKARIA



     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.