TEMPO.CO, Banyuwangi - Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, anggaran publikasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015, meningkat menjadi Rp 6,65 miliar. Sebelumnya pada APBD 2015, anggaran publikasi sebesar Rp 4,35 miliar.
Peningkatan anggaran publikasi itu disetujui DPRD Banyuwangi dalam sidang paripurna pengesahan APBDP pada Senin 7, September 2015. Anggaran publikasi itu terdapat di Sekretariat Daerah dengan nama Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media.
Program terbagi menjadi lima kegiatan. Yakni, penyebarluasan informasi pembangunan daerah Rp 1,34 miliar, penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintah daerah Rp 1,27 miliar, penyebarluasan informasi potensi wilayah Rp 1,37 miliar, penyebarluasan informasi liputan khusus Rp 1,37 miliar, dan penyebarluasan informasi seni-budaya Rp 1,3 miliar.
Tahun lalu, anggaran publikasi terealisasi Rp 5,65 miliar, sehingga mengalami peningkatan Rp 1 miliar dibandingkan APBDP 2015.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Ahmad Dahlan, mengatakan, besarnya anggaran publikasi sangat berpeluang menjadi ajang kampanye terselubung bagi kepala daerah yang akan maju lagi dalam pemilihan kepala daerah 2015. Sebab iklan-iklan yang dipasang pemerintah daerah, biasanya hanya berisi informasi sepihak tentang keberhasilan pembangunan daerah.
“Publikasi informasi oleh humas selama ini hanya jadi pencitraan kepala daerah,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Kamis, 10 September 2015.
Seharusnya, kata Dahlan, bagian humas pemkab bertugas memberikan literasi hukum dan kebijakan publik kepada masyarakat. “Humas itu kan fungsinya menjadi jembatan antara pemda dan masyarakat,” kata dia.
Menurut Dahlan, tingginya anggaran publikasi pemerintah daerah di media menjadi fenomena banyak daerah, setelah pemerintah pusat memperketat ketentuan bantuan sosial dan bantuan hibah. Oleh karena itu dia mendesak panitia pengawas kabupaten untuk proaktif mengawasi anggaran publikasi itu.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat dikonfirmasi, membantah jika peningkatan anggaran publikasi itu terkait dengan pencalonannya dalam pilkada. Menurut dia, program-program pembangunan daerah biasanya banyak selesai di akhir tahun, sekitar Oktober dan November. “Jadi publikasi pembangunan biasanya menumpuk di dua bulan itu,” katanya.
Azwar mengatakan, pemerintah daerah telah mengurangi dana hibah sebesar 35 persen, sehingga sebagian besar APBD Perubahan lebih banyak untuk belanja langsung kepada masyarakat.
IKA NINGTYAS
