Refleksi Hari Kemerdekaan, Ini Keinginan PPP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Jakarta, Djan Faridz, menyatakan partainya akan lebih membela umat Islam. Dia mengatakan, dalam rangka HUT RI ke-70, PPP ingin  menghadirkan kembali nilai-nilai Islam di Indonesia.

    "Kami ingin memberikan contoh ke partai politik lain," katanya saat ditemui dalam cara Kendurian bersama PPP di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Ahad, 16 Agustus 2015.

    Djan menyatakan kecewa dengan pemerintah yang menyudutkan umat Islam. Dia mencontohkan peristiwa saat ulama harus mengalah dan  harus menghargai adanya ajaran agama Islam yang dia anggap tak sesuai syariah Islam.

    Dia juga menyayangkan adanya konflik agama yang masih terjadi. "Pemerintah terkesan membela ajaran yang tak sesuai," kata Djan.

    Ditanya soal makna HUT RI ke-70, Djan mengatakan dirinya belum puas dengan kinerja pemerintah. Pemerintah belum dapat meningkatkan sektor ekonomi Indonesia sehingga kondisi perekonomian masih terpuruk.  Pemerintah dinilai gagal dalam mengontrol kondisi pangan di Indonesia. "Era pemerintahan ini malah mengalami kemunduran." k

    Sebenarnya dalam acara ini dijadwalkan pimpinan partai KMP lainnya akan datang. Tapi, kata Djan, kemungkinan mereka ada di Hambalang (rumah Prabowo Subianto). "Ya, kami bagi-bagi tugas lah," kata dia.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.